Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Perlu Kaji Ulang Rencana Inpres Penundaan Moratorium Sawit¡ 

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 02 Februari 2018 - 11:10 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana penerbitan instruksi presiden (Inpres) terkait penundaan perizinan (moratorium) kebun sawit. Inpres Moratorium Sawit itu kini drafnya berada di Kemenko Perekonomian.

Kebijakan moratorium sawit tidak pernah membawa perbaikan signifikan terhadap lingkungan, upaya itu justru lebih didukung oleh perbaikan tata kelola sawit melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).

"Kebijakan moratorium kebun sawit tidak pernah membawa perbaikan signifikan terhadap lingkungan. Perbaikan lingkungan justru lebih didukung oleh perbaikan tata kelola sawit melalui penerapan ISPO yang juga diinisiasi Kemenko Perekonomian," kata Ketua Umum Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (Maksi), Darmono Taniwiryono, di Jakarta, Jumat (2/2/2018).

Penerapan sertifikasi mandatori ISPO dengan serangkaian persyaratan yang ketat mencakup isu hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial lebih menunjukkan gigi dalam perbaikan lingkungan dan mengurangi efek gas rumah kaca.

"Selama ini, moratorium terbukti tidak efektif, kenapa harus dipertahankan. Belum lagi aturan sawit terkait lingkungan terlalu banyak sehingga terkesan tumpang tindih," papar Darmono.

Darmono menilai, label moratorium kebun sawit dalam inpres tersebut menunjukkan ketidakberpihakan kelompok tertentu terhadap komoditas yang selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi telah mengangkat derajat bangsa melalui kontribusi devisa terbesar serta peningkatan tenaga kerja.

"Presiden Jokowi saja bangga dengan sawit dan selalu membela dalam berbagai forum internasional. Seharusnya, perlu penamaan yang lebih etis dan ini sama dengan mempermalukan Indonesia di mata dunia," ujarnya. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru

Pemkab Gunung Mas Serahkan 120 Kendaraan Dinas ke Desa dan Kecamatan

Pemkab Gunung Mas Serahkan 120 Kendaraan Dinas ke Desa dan Kecamatan

  • 10 Mei 2024 - 02:00 WIB
Tambah 2 VLGC, PIS Sukses jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah 2 VLGC, PIS Sukses jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

  • 10 Mei 2024 - 01:00 WIB
Korlantas Masih Uji Keamanan Pengiriman Surat Tilang Melalaui WA

Korlantas Masih Uji Keamanan Pengiriman Surat Tilang Melalaui WA

  • 10 Mei 2024 - 00:00 WIB
Bata Ungkap Alasan Penutupan Pabrik untuk Optimalkan Operasional

Bata Ungkap Alasan Penutupan Pabrik untuk Optimalkan Operasional

  • 09 Mei 2024 - 23:41 WIB
Menhub Pastikan Atribut Pangkat di STIP Dihilangkan

Menhub Pastikan Atribut Pangkat di STIP Dihilangkan

  • 09 Mei 2024 - 23:21 WIB
Abdul Ghani Kasuba Didakwa Terima Gratifikasi Rp99,8 Miliar

Abdul Ghani Kasuba Didakwa Terima Gratifikasi Rp99,8 Miliar

  • 09 Mei 2024 - 23:00 WIB
Pemkab Kobar Cari Solusi Konflik Masyarakat dengan Perusahaan

Pemkab Kobar Cari Solusi Konflik Masyarakat dengan Perusahaan

  • 09 Mei 2024 - 22:50 WIB
Bezzecchi Ingin Ulangi Kemenangan MotoGP Prancis di Le Mans

Bezzecchi Ingin Ulangi Kemenangan MotoGP Prancis di Le Mans

  • 09 Mei 2024 - 22:41 WIB
Yeriyana Apresiasi Pelibatan Komunitas UMKM dalam Nonton Bareng di DPRD Barito Timur?

Yeriyana Apresiasi Pelibatan Komunitas UMKM dalam Nonton Bareng di DPRD Barito Timur?

  • 09 Mei 2024 - 22:30 WIB
Menag Ucapkan Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus

Menag Ucapkan Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus

  • 09 Mei 2024 - 22:21 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri