BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Kadir mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi  terhadap seluruh dunia usaha di Kabupaten Kotim.

Salah satunya untuk menghimpun data yang mana saja yang sudah berizin dan mana yang tidak. “Saya dorong pemerintah daerah harus punya data perusahaan di Kotim ini untuk mengetahui mana saja perusahaan yang punya legalitas dan tidak," ucapnya.

Karena jangan sampai perlakuan kepada perusahaan yang legal dan patuh kepada hukum  sama dengan mereka yang melawan hukum, tidak punya izin dan tidak bayar pajak.

Politisi Partai Golkar ini menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lepas tangan dengan investasi, jangan sampai tidak mengantongi data mana yang legal dan tidak. 

Karena bagaimanapun daerah harus mengetahui kondisi adminitrasi dan faktual di lapangan. Justru akan lebih lucu lagi jika pemerintah daerah menyatakan tidak mengetahui mana data perusahaan yang berizin dan tidak.

“Sebagai tuan rumah tentunya harus mengetahui secara faktual dan seluk beluknya di daerah itu jangan sampai kita kecolongan dengan adanya investasi tidak berizin,” tegasnya.