"Sebelum SK tersebut dicabut oleh bupati, jadi saya masih sebagai pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan, apaun yang dilakukannya legal," jelasnya.

Sementara itu Pua Hardinata, kuasa hukum Frisboy selaku pihak penggugat Bupati Bartim bahwa pihaknya berhasil memenangkan dipersidangan dengan Nomor 105/B/PT.TUN.JKT.

Untuk itu pimpinan pemerintahan di Desa Dayu, Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur, segera diganti namun sampai saat ini belum berganti dengan adanyaa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya yang menyatakan membatalkan keputusan Bupati Barito Timur Nomor 283 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Desa Dayu terpilih masa bakti 2017-2018.

Pua Hardinata mengatakan PTUN mewajibkan tergugat mencabut keputusan Bupati Barito serta memerintahkan tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Dayu sesuai perundang-undangam yang berlaku dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara Rp402.500.

Pihak penggugat melaporkan bahwa dalam proses pemilihan Kepala Desa Dayu yang saat ini dijabat Emilia, sebagai kepala desa terpilih dalam berkas pencalonan saat itu di antranya Ijasah kelulusan dalam pendidikan formal SMP yang menjadi dipertanyakan, sehingga tergugat merasa keberatan dikarenakan Ijasah bupati terpilih telah dicabut oleh Kepala SMP Swasta Bintang Harapan Agang Sayu dan kepala sekolah telah mengeluarkan surat pernyataan pada 6 September 2017.

"Putusan PTUN itu sudah sah dan seharusnya segera dilaksanakan, oleh pihak tergugat," tegasnya. (PRASOJO EKO APRIANTO/B-6)