Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pelaku Industri Sawit Malaysia Dukung Aksi Balasan Terhadap UE

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 03 Februari 2019 - 06:40 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Para pemangku kepentingan di industri sawit Malaysia sangat mendukung niat pemerintahan mereka untuk membalas beberapa negara Uni Eropa (UE) yang akan melarang pemakaian minyak sawit untuk biodiesel.

Para pelaku industri sawit yang diwakili oleh Palm Oil Industry Forum (POIF) menyatakan rencana Prancis dan Norwegia untuk melarang biodiesel berbasis minyak sawit mulai 2020 ajan melukai hubungan diplomatik dan menghambat perjanjian perdagangan bebas. 

“Rencana kedua negara itu merupakan tindakan diskriminatif karena minyak sawit akan mengancam tumbuhan penghasil minyak nabati yang tumbuh di kawasan Eropa, seperti rapeseed dan bunga matahari".

“Kami sangat mendorong pemerintah Malaysia untuk tidak melakukan kesepakatan perdagangan apapun dengan Prancis, Norwegia dan UE sampai isu larangan minyak sawit diselesaikan,” kata POIF dalam pernyataan resminya akhir pekan ini.

Dukungan itu menanggapi pernyataan Deputi Menteri Perdagangan  Internatmsional dan Industri, Ong Kian Ming, yang menyatakan sulit bagi Malaysia untuk memulai lagi pembicaraan perdagangan bebas dengan UE jika perdagangan minyak sawit tidak ditempatkan pada arah yang benar.

 
“Jika kami tidak melihat kemajuan mengenai isu minyak sawit, maka sulir untuk melanjutkan pembicaraan perdagangan bebas Malaysia-UE,” kata Ong di sela World Bank International Conference on Globalisation: Contents and Discontents.

Pada 21 Januari, Menteri Luar Negeri Datuk Saifuddin Abdullah mengeluarkan pernyataan bahwa Malaysia dan sembilan negara anggota ASEAN telah menangguhkan pembaruan hubungan jangka panjang dengan UE menuju kemitraan strategis.

Menurut Saifuddin, pihaknya sejalan dengan sikap Wakil Menlu RI Abdurrahman Mohammad Fachir yang menyebut rencana pelarangan minyak sawit oleh UE akan mengganggu kepentingan sosial ekonomi ASEAN. (NEDELYA RAMADHANI/m)

Berita Terbaru