Nunggak Gaji Karyawan, Perusahaan Malaysia akan Lakukan Panen Terbatas

Oleh Hendi Nurfalah
07 Februari 2019 - 18:06 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dua perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN-nya Malaysia yakni PT Gemareksa Mekarsari dan PT Satria Hupasara menghadapi persoalan pelik yakni tunggakan gaji karyawan hingga tunggakan pembayaran sisa hasil produksi (SHP) dengan nilai tunggakan mencapai puluhan miliar.

Setelah Pemkab Lamandau menyurati Duta Besar (Dubes) Malaysia untuk Indonesia pada Januari 2019 belum lama ini ada angin segar untuk solusi sementara khususnya dalam menyikapi tunggakan gaji karyawan, yakni manajemen perusahaan berencana melakukan panen terbatas.

Hal itu seperti diungkapkan Bupati Lamandau H Hendra Lesmana, Kamis (7/2/2019). Hendra memastikan, akhir pekan lalu dirinya telah bertemu langsung dengan direktur utama PT Gemareksa Mekarsari di Jakarta menyoal permasalahan Gemareksa tersebut.

Dari pertemuan itu, ada beberapa poin penting terkait solusi jangka pendek yang akan diambil SD akan mengatasi permasalahan keterlambatan pembayaran gaji karyawan PT Gemareksa Mekarsari dan PT Satria Hupasarana.

"Setelah kita surati, akhirnya kita sudah dapat bertemu dengan Direktur Utama PT Gemareksa ydi jakarta. Ada beberapa poin kaitan langkah jangka pendek, khususnya untuk mengatasi tunggakan gaji karyawan," ungkapnya.

Hendra menjelaskan solusi jangka pendek itu antara lain manajemen PT Gemareksa di Lamandau diizinkan melakukan panen terbatas untuk menalangi gaji karyawannya sampai ada dana dari Malaysia masuk.

"Dalam hal ini panen terbatas yang dimaksud bukan dilakukan oleh masyarakat atau karyawan perusahaan secara sendiri-sendiri. Tapi panen terbatas dilakukan oleh manajemen perusahaan," bebernya.

Artinya pihak manajemen di Lamandau diberikan kewenangan untuk memanen buah. Kemudian, buah tersebut dijual ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang mau membeli secara tunai.

"Uangnya nantinya dimasukan rekening perusahaan di Lamandau. Selanjutnya digunakan untuk menalangi gaji karyawan. Kita berharap manajemen PT Gemareksa secepatnya melakukan panen terbatas, sehingga hak-hak (gaji) karyawan yang belum dibayar bisa segera diselesaikan," jelasnya.

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Gemareksa Mekarsari dan PT SHS sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Lamandau meminta agar pemerintah daerah bisa ikut membantu mendorong agar perusahaan segera membayar gaji mereka. Tak hanya itu, karyawan juga sempat melakukan demontrasi di perusahaan. (HENDI NURFALAH/B-6)

TAGS:

#Hak Karyawan

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemerintah Sinkronkan RPSDA Sungai Mentaya-Katingan

26 April 2024 - 21:35 WIB

KPU Barito Utara Umumkan Pendaftaran PPK dan PPS Baru

26 April 2024 - 21:31 WIB

Proses seleksi melalui beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara, sampai pada saatnya dilaksanakan pelantikan untuk calon terpilih.

Pawai Carnaval Budaya Juga Jadi Sarana Kenalkan Kebudayaan

26 April 2024 - 21:26 WIB

Pawai Carnaval Budaya yang digelar di Kota Kuala Kapuas diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kebudayaan.

Perizinan Galian C Harus Tertib

26 April 2024 - 21:21 WIB

Legislator Kalteng?Lohing Simon mengatakan, tambang galian C memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga dari segi perizinan harus tertib.

Pemprov Kalteng Respon Positif Kehadiran Nusantara Gilang Gemilang

26 April 2024 - 21:15 WIB

Nusantara Gilang Gemilang merupakan organisasi non profit yang memiliki visi menjadi jembatan bagi kemakmuran dan kedaulatan bangsa.

Prakiraan Cuaca Barito Timur Akhir Pekan 27-28 April 2024

26 April 2024 - 21:11 WIB

Disdikbud Murung Raya Tingkatkan Lingkungan Belajar Berkualitas

26 April 2024 - 21:05 WIB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Sekolah/Operator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Murung Raya.

Dinilai Mampu Tingkatkan PAD, Dewan Dorong Pemda Perhatikan Sektor Pariwisata

26 April 2024 - 21:00 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kobar Hj. Hatnati dari Fraksi Partai Gerindra.?

Penetapan Batas Desa di Murung Raya untuk Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum

26 April 2024 - 20:55 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya (DPMD) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar sosialisasi teknis lapangan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, belum lama ini.

Jajaran Pemkab Barito Utara Koordinasi dan Pemantapan Unit Kerja Kantor Keimigrasian

26 April 2024 - 20:51 WIB

Asisten I Sekda, Eveready Noor menyampaikan, bahwa gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian Barito Utara saat ini telah siap digunakan meskipun ada beberapa bagian yang masih dalam proses renovasi.??

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia