Wacana RI Keluar dari Persetujuan Paris Raih Dukungan

Oleh Nedelya Ramadhani
02 April 2019 - 13:34 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Upaya Pemerintah Indonesia menangkal tindakan diskriminatif Uni Eropa terhadap komoditas sawit dengan rencana keluar dari Persetujuan Paris, mendapat dukungan dari sejumlah pihak.

Pihak-pihak yang menyuarakan dukungan itu adalah kalangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat sawit Indonesia. Sebelumnya pemerintah melalui Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengancam akan keluar dari Kesepakatan Perubahan Iklim Paris (Paris Agreement) pasca keputusan Komisi Eropa yang menghapus sawit sebagai sumber biofuel pada 2023.

Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo mengatakan Indonesia adalah negara berdaulat yang tidak bisa didikte oleh negara manapun di dunia ini. Pemerintah juga harus melindungi seluruh kekayaan yang ada dalam bumi Indonesia, termasuk di antaranya komoditas sawit.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalau memang terjadi ancaman terhadap eksistensi sawit di Eropa, maka Indonesia harus bersikap.

"Sikap kita ya tadi, kalau mereka boikot kita, ya kita bisa boikot (produk Eropa). Jangan kita diinjak-injak martabat kita, kita diam. Inilah sikap, walaupun terlambat sikap itu, saya memberikan apresiasi dan mendukung langkah pemerintah ini," ujar Firman melalui keterangan tertulis di Jakarta awal pekan ini.

Firman menegaskan bahwa dalam persaingan dagang minyak nabati antara Eropa dengan Indonesia, Eropa selalu menggunakan instrumen politik dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non goverment organization (NGO).

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan jika Uni Eropa tidak mengubah pandangannya yang selalu negatif dan diskriminatif terhadap sawit Indonesia, maka seluruh masyarakat sawit Indonesia mendukung ancaman pemerintah agar Indonesia keluar dari Persetujuan Paris.

Menurut dia, tak ada salahnya apabila Indonesia mengikuti langkah Amerika Serikat dan Brazil yang lebih dulu keluar dari Persetujuan Paris.

"Tidak ada gunanya Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa jika tidak menghargai Indonesia, apalagi merugikan Indonesia. Sawit adalah Indonesia dan Indonesia adalah sawit. Industri sawit adalah industri strategis nasional harus dilindungi dan negara harus hadir," katanya.

Menurut Tungkot, ada beberapa LSM berkedok lingkungan yang selalu membela kepentingan Eropa untuk menghambat perdagangan sawit Indonesia. Padahal, keputusan Komisi Uni Eropa yang menghapuskan sawit sebagai bahan bakar biofuel, cenderung mendiskriminasikan komoditas dari negara berkembang.

"Mereka (LSM) itu seharusnya bilang ke Uni Eropa, jangan diskriminatif terhadap sawit. Ingatkan juga Uni Eropa supaya tidak meributkan emisi sawit yang kecil untuk menutupi emisi mereka sangat besar," katanya.

Sama seperti Firman, Tungkot juga mendukung pernyataan Menko Maritim yang mengancam keluar dari Paris Agreement.

"Jika Indonesia hanya korban Paris Agreement, ya kita keluar seperti dilakukan Brasil dan AS. Sejak awal sebetulnya Indonesia tidak wajib ikut Persetujuan Paris karena emisi kita masih kecil,"katanya.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Luar Negeri RI Peter F. Gontha mengatakan Brasil keluar dari Persetujuan Paris demi mengembangkan perkebunan tebu untuk produksi biofuel etanol dan meningkatkan produksi daging melalui ternak sapi.

Pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biofuel di kawasan Benua Biru ini, sebut Gontha, merupakan upaya Uni Eropa untuk memperbaiki defisit perdagangan terhadap Indonesia. (NEDELYA RAMADHANI/m)

TAGS:

#Kampanye Anti Sawit

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Gerdayak Dukung Akhmad Gunadi jadi Bakal Calon Bupati Barito Utara

26 April 2024 - 21:51 WIB

Ketua Tim sosialisasi, H Jimmy Carter didampingi belasan personil tim sosialisasi langsung disambut Ketua Umum Gerdayak, Surya Baya (SBY) dikediaman bersama dengan puluhan anggota Gerdayak lainnya.

Dinas TPHP dan DKP Kalteng Berbagi Kasih Rayakan Paskah Bersama Panti Asuhan Imanuel

26 April 2024 - 21:45 WIB

Wagub Kalteng Ingatkan Kepala Daerah Perkuat Koordinasi Kerja Sama Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan

26 April 2024 - 21:41 WIB

Wakil Gubernur Kalteng-?Edy Pratowo mengharapkan?pengembangan kebudayan dan pariwisata yang dikemas dalam berbagai program dan kegiatan.

Pemerintah Sinkronkan RPSDA Sungai Mentaya-Katingan

26 April 2024 - 21:35 WIB

KPU Barito Utara Umumkan Pendaftaran PPK dan PPS Baru

26 April 2024 - 21:31 WIB

Proses seleksi melalui beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara, sampai pada saatnya dilaksanakan pelantikan untuk calon terpilih.

Pawai Carnaval Budaya Juga Jadi Sarana Kenalkan Kebudayaan

26 April 2024 - 21:26 WIB

Pawai Carnaval Budaya yang digelar di Kota Kuala Kapuas diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kebudayaan.

Perizinan Galian C Harus Tertib

26 April 2024 - 21:21 WIB

Legislator Kalteng?Lohing Simon mengatakan, tambang galian C memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga dari segi perizinan harus tertib.

Pemprov Kalteng Respon Positif Kehadiran Nusantara Gilang Gemilang

26 April 2024 - 21:15 WIB

Nusantara Gilang Gemilang merupakan organisasi non profit yang memiliki visi menjadi jembatan bagi kemakmuran dan kedaulatan bangsa.

Prakiraan Cuaca Barito Timur Akhir Pekan 27-28 April 2024

26 April 2024 - 21:11 WIB

Disdikbud Murung Raya Tingkatkan Lingkungan Belajar Berkualitas

26 April 2024 - 21:05 WIB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Sekolah/Operator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Murung Raya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia