KADIN RI dan Inggris Sepakat Tolak Proteksionisme ala Uni Eropa

  • Oleh Nedelya Ramadhani
  • 28 Mei 2019 - 09:00 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan KADIN Inggris BritCham sepakat menolak kebijakan dagang proteksionis atas komoditas sawit, menyusul kebijakan Uni Eropa (UE) yang akan menghapus minyak sawit dalam pembuatan biofuel mulai 2030.

“Dalam membahas isu berkelanjutan, kami mendukung melalui kebijakan yang membantu pelaku bisnis yang berkomitmen untuk mengadopsi praktik bisnis terbaik. KADIN dan BritCham mendukung hubungan dagang yang baik antara Indonesia dan UE karena kedua kawasan ini bisa saling mengisi di berbagai sektor, sehingga dapat menghilangkan berbagai halangan perdagangan," kata KADIN Indonesia dan BritCham dalam pernyataan bersama yang diterima awal pekan ini. 

Pada 13 Maret, Komisi Eropa mengadopsi Delegated Act (pasal) tentang kriteria berkelanjutan untuk biofuel, yang menjadi acuan bagi diterbitkannya kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II).

Berdasarkan regulasi ini, minyak sawit menjadi satu-satunya komoditas yang berisiko tinggi menyebabkan deforestasi, bila dikalkulasi pada pemakaian lahan untuk pangan sebelumnya untuk kemudian dialihfungsikan untuk produksi biofuel. 

Sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, Indonesia menyebut kebijakan UE tersebut diskriminatif karena hanya menyasar minyak sawit, sedangkan minyak nabati yang dihasilkan di UE dan Amerika Serikat, seperti minyak kedelai, rapeseed dan minyak bunga matahari, tidak tersentuh kebijakan tersebut. Padahal jelas, komoditas tersebut jauh lebih rendah produktivitasnya ketimbang minyak sawit dalam hal penggunaan lahan. 

Indonesia juga menuding kebijakan itu dibuat dengan mengacu pada data lama, yakni data 2015, ketika pemerintah Indonesia belum meluncurkan kebijakan untuk industri sawit berkelanjutan. 

KADIN dan BritCham menegaskan bahwa ketidaksepahhaman antara  Indonesia dan UE tak hanya mengganggu hubungan yang baik antara kedua pihak, tapi juga menghambat aktivitas perekonomian. 
(NEDELYA RAMADHANI/m) 

Berita Terbaru