BORNEONEWS, Kuala Pembuang - Pemerintah pusat menanggung biaya peremajaan kebun kelapa sawit masyarakat di Kabupaten Seruyan. Terkait itu, Pemkab Seruyan akan menggunakan anggarannya secara selektif.

Dari anggaran tersebut, pekebun masyarakat akan mendapat bantuan hingga Rp 25 juta per hektarenya. Itu merupakan program peremajaan kelapa sawit pekebun melalui pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada tahun Anggaran 2019.

Untuk Kabupaten Seruyan, target peremajaan kebun seluas 1.550 hektare. Dengan jumlah anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 38.750.000.000,-.

Pemkab Seruyan pun akan selektif memilih pekebun kelapa sawit yang akan menerima bantuan tersebut. Dia tidak ingin ada pihak yang mengajukan lokasi lahan, namun bukan milik atau atas nama pribadi.

"Yang berhak menerima bantuan, yang memiliki sertifikat atau surat lainnya. Harus yang bersangkutan tetapi orang lain. Kami akan selektif untuk yang belum clear and clean," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Seruyan, Sugian Noor, Sabtu, 22 Juni 2019.

Sugian menambahkan, lahan yang banyak diusulkan itu memang banyak yang swadaya. Dan untuk memudahkan pekebun tergabung dalam koperasi.

"Untuk produksi misal 1 tahunan hanya 10 ton, jumlah itu sangat tidak ekonomis sehingga masuk kategori peremajaan. Atau ada tanaman sawit yang sudah 5 tahun namun tidak berbuah, itu bisa diusulkan," pungkasnya. (RENO/B-11)