Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Warga Kalteng Tanggapi Kebijakan Nasional dengan Posisi Mengamankan

  • Oleh Testi Priscilla
  • 19 Juli 2019 - 14:56 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya- Warga Kalimantan Tengah menanggapi kebijakan nasional terkait wacana pemindahan ibu kota pemerintahan Republik Indonesia ke Palangka Raya dengan posisi hanya mengamankan.

Hal ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Palangka Raya, Profesor Sulmin Gumiri, dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara bertajuk Kalimantan untuk Indonesia, Jumat, 19 Juli 2019.

"Isu pemindahan ibu kota pemeritnahan ini oleh masyarakat Dayak ditanggapi sebagai kebijakan nasional yang posisi kita di Kalteng adalah mengamankan keputusan pemerintah pusat tersebut," tutur Prof Sulmin.

Karena itu, menurutnya, diperlukan kesiapan untuk menerima kebijakan tersebut dan tentu saja Kalteng saat ini bisa dikatakan dalam posisi sangat siap.

"Kesiapan kita dari segi fisik saja misalnya, lahan kita sudah siap. Bahkan bisa saya katakan lahan yang kita siapkan ini agak berbeda daripada yang disiapkan kandidat calon ibu kota yang lainnya," tegasnya.

Saat diminta menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare, lanjut Prof Sulmin, Kalteng bukan hanya menyiapkan seluas itu, melainkan menyiapkan tanah seluas 300 ribu hektare yang kondisinya benar-benar yang terbaik.

"Kelebihan kita ialah karena di Kalteng ini betul-betul dipilih yang terbaik tanahnya menurut pemerintah daerah. Tidak sembarangan. Yang dipilih adalah kawasan segitiga emas. Betul-betul di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau disetujui ibu kota pindah ke Kalteng, benar-benar berada di tengah Kalteng dan dikawal oleh masyarakat Dayak," sebutnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)

Berita Terbaru