BORNEONEWS, Palangka Raya - Rombongan Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam agenda kunjungan kerja di Aula Eka Hapakat, lantai III, kantor gubernur Kalteng, Senin, 29 Juli 2019.

Poin yang dibahas dalam pertemuan itu yakni terkait pertumbuhan inflasi, ekonomi dan persiapan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Tengah.

Ketua Rombongan, Michael Jeno menegaskan, jika positif ibu kota negara pindah ke Kalteng, masyarakat lokal atau asli daerah Kalteng harus terlibat secara aktif dalam hal pembangunan atau jangan sampai terpinggirkan.

"Pemindahan ibu kota negara tidak hanya terkait dengan ketersediaan lahan, bebas gempa atau aspek fisik lain tapi juga harus disiapkan dari sisi non fisik," katanya. 

"Salah satunya kesiapan masyarakat daerah. Kalau pindah, jangan sampai masyarakat asli daerah Kalteng itu tidak terlibat atau hanya menonton saja. Itu yang kita hindari," ungkapnya.

"Sehingga, pemindahan akan memberikan manfaat untuk masyarakat lokal Kalteng juga untuk Indonesia," imbuhnya.

Ia menuturkan, pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang sederhana. Harus diperlukan kerja yang besar dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya.

"Dari sisi kebutuhan lahan, rencana yang dibuat Bappenas dalam studinya adalah membutuhkan 40 ribu hektar untuk memindahkan 1,6 juta penduduk."