Dalam kesempatan itu, Antaredjo menyerahkan 64 sertifikat ISPO terdiri atas 63 perusahaan dan satu sertifikat ISPO buat koperasi dari Riau.

Terkait aspek berkelanjutan (sustainable), Antaredjo mengatakan sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu mengembangkan konsep tersebut daripada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyangkut penerapan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Jadi kalau cerita soal lingkungan, kita bukan hanya menerapkan di perkebunan tapi tanaman pangan sudah lebih dulu. Dulu petani tidak memakai pestisida, itu sustainable. Cuma memang tidak dipublikasi,” ujarnya.

Untuk itu, dia meminta agar semua pemangku kepentingan menyosialiasikan ISPO kepada masyarakat, terutama di kalangan universitas sampai sekolah-sekolah.

Hal itu, tambahnya, menjadi tantangan kita sehingga penerapan sustainable kelapa sawit Indonesia diketahui semua lapisan masyarakat.

Antaredjo mengatakan, dari sisi ekonomi, ISPO memang masih banyak didominasi perkebunan besar, sedangkan bagi pekebun rakyat pemerintah terus mendorong dan melakukan pendampingan agar petani menyadari tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Antaredjo menekankan, penyerahan sertifikat ISPO bukan sekadar seremonial, namun bukti komitmen industri sawit nasional sudah mematuhi segala peraturan dan kepentingan semua. (NEDELYA RAMADHANI/m)