Bupati Lamandau Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama Penyelamatan Aset Daerah dengan BPN dan KPK

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 12 September 2019 - 20:22 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Bupati Lamandau, Hendra Lesmana melakukan penandatangan memorandum of understanding atau MoU tentang nota kesepahaman penyelamatan aset daerah bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, Kamis, 12 September 2019.

Penandatanganan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Palangka Raya yang juga dihadiri kepala daerah dari seluruh kabupaten kota seluruh Kalteng, termasuk juga pejabat dari pemerintah provinsi.

Kegiatan ini disaksikan Koordinator Wilayah 7 Pencegahan KPK, Nana Mulyana, Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/BPN, Iskandar Syah dan lain-lain.

Dijelaskan Hendra, penandatanganan ini memiliki tujuan untuk penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, transparan, profesional dan modern dengan mengedepankan prinsip Good Governance, yang hal tersebut dinilai sangat selaras dengan visi misi Pemkab Lamandau.

"Kegiatan penandatangan nota kesepahaman dan kesepakatan kerjasama tersebut sebagai slahsatu upaya antisipatif dari pemkab Lamandau untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," katanya.

Hendra menyebut fenomena yang kadang terjadi di daerah selama ini adalah aset daerah atau sumber daya alam milik daerah hilang atau tidak terselamatkan atau bahkan menjadi objek tipikor dikarenakan tidak tertibnya pengelolaan aset akibat dari tidak tersertifikasinya aset dimaksud.

"Ke depan kita bekerja sama dengan BPN untuk melindungi aset dengan melakukan sertifikasi aset yang ada tersebut. Sehingga indikasi hilangnya aset atau terjadinya tipikor bisa dicegah," sebutnya.

Selain Bupati Hendra Lesmana, beberapa pihak yang hadir dari Lamandau di antaranya Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala BPN Lamandau. (HENDI NURFALAH/B-6)

Berita Terbaru