Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Ini Alasan Aliansi Perjuangan Rakyat Tolak Pengesahan Undang-Undang Pertanahan

  • Oleh Arnoldus Maku
  • 24 September 2019 - 21:08 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya- Penolakan pengesahan undang-undang pertanahan (RUUP) oleh Aliansi Perjuangan Rakyat (Alpera) bukan tanpa alasan.

Juru bicara Alfrid Dodi dalam unjuk rasa yang dilakukan didepan halaman kantor DPRD Kalteng, Selasa 24 September 2019  membacakan sejumlah alasan dan latar belakang penolakan terhadap RUUP yang dinilai merugikan petani dan menguntungkan korporasi serta tuan tanah.

Pertama, perpanjangan HGU dapat dilakukan oleh korporasi dua kali dalam satu waktu dengan masa berlaku selama 90 tahun. Pada hal sebelumnya hanya bisa dilakukan sekali dengan masa berlaku 35 tahun. Parahnya lagi para pemilik HGU tersebut dirahasiakan oleh negara. 

Kedua, terhadap tanah-tanah rakyat yang tidak terdaftar atau tidak dapat membuktikan kepemilikannya meski sudah dikelola puluhan tahun secara turun-temurun maka akan dikuasai oleh negara. Aturan milik kolonial Belanda yang kembali dihidupkan ini akan menutup ruang masyarakat adat yang menetap di perhuluan sungai dan pedalaman hutan dalam mengolah dan manfaatkan tanah warisan leluhurnya berdasarkan hukum adatnya.

Ketiga, ancaman pidana akan diberikan kepada mereka yang menolak atau menghalangi penggusuran atas nama pembangunan.

Keempat, reforma agraria tidak lagi jadi agenda penting dan mendesak untuk diselesaikan sehingga tidak perlu diatur dalam RUU ini. 

Terhadap keempat alasan mendasar di atas, Alfrid selaku salah satu orator sangat mengharapkan agar pemerintah dan wakil rakyat selaku penimbang dan pengambil keputusan untuk tidak melakukan pengesahan terhadap undang-undang pertanahan yang dalam pasal-pasalnya menindas petani dan masyarakat kecil lainnya. (ARNOL/B-2)

Berita Terbaru

Pemko Palangka Raya Siap Jalin Kerja Sama Daerah Demi Ekonomi Hijau dan Indonesia Emas 2045

Pemko Palangka Raya Siap Jalin Kerja Sama Daerah Demi Ekonomi Hijau dan Indonesia Emas 2045

  • 26 April 2024 - 17:15 WIB
Disbudpar Kalteng Gelar Rapat Kerja Kebudayaan, untuk ini

Disbudpar Kalteng Gelar Rapat Kerja Kebudayaan, untuk ini

  • 26 April 2024 - 17:05 WIB
Jumat Curhat, Polres Kapuas Jalin Silaturahmi Kamtibmas dengan Warga Jalan Maluku

Jumat Curhat, Polres Kapuas Jalin Silaturahmi Kamtibmas dengan Warga Jalan Maluku

  • 26 April 2024 - 17:00 WIB
Legislator Ini Apresiasi Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panujung Tarung

Legislator Ini Apresiasi Festival Seni Budaya Tingang Menteng Panujung Tarung

  • 26 April 2024 - 16:55 WIB
Diikuti Ribuan Peserta, Pj Bupati Kapuas Lepas Pawai Carnaval Budaya

Diikuti Ribuan Peserta, Pj Bupati Kapuas Lepas Pawai Carnaval Budaya

  • 26 April 2024 - 16:51 WIB
Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Upaya Pemprov dalam Pemerataan Pembangunan

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Upaya Pemprov dalam Pemerataan Pembangunan

  • 26 April 2024 - 16:45 WIB
Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

Ketua Komisi C DPRD Palangka Raya Minta Dinas Pendidikan Kelola Dana BOSP dengan Transparan dan Akuntabel

  • 26 April 2024 - 16:40 WIB
Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

Sengketa dan Konflik Pertanahan Harus Dicegah

  • 26 April 2024 - 16:35 WIB
Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

Pj Sekda Palangka Raya Pacu Transformasi Layanan Publik Digital

  • 26 April 2024 - 16:30 WIB
BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

BPBD Palangka Raya Minta Masyarakat Lebih Waspada dalam Menghadapi Bencana

  • 26 April 2024 - 16:25 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri