Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Golkar Minta Rencana Amandemen UUD 1945 Dikaji Matang

  • Oleh Tempo.co
  • 08 Oktober 2019 - 14:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar Majelis Permusyawaratan Rakyat mengirim isyarat tak sepakat dengan rencana amandemen Undang-undang Dasar 1945. Anggota Fraksi Golkar MPR Ace Hasan Syadzily mengingatkan bahwa UUD 1945 hasil amandemen era reformasi memiliki semangat demokratisasi dan kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Rencana amandemen UUD 1945 harus dikaji mendalam," kata Ace kepada Tempo, Selasa, 8 Oktober 2019.  

Ace mengatakan semangat reformasi semangat reformasi menghendaki kedaulatan ada di tangan rakyat. Salah satunya tercermin melalui pemilihan presiden-wakil presiden langsung oleh rakyat. 

Dalam sistem presidensialisme ini, mereka dipilih karena visi dan misi yang ditawarkan. Visi misi itulah yang seharusnya menjadi acuan rakyat dalam menilai pemerintahan yang dijalankan presiden.

Namun MPR periode 2014-2019 telah merekomendasikan amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menilai kembalinya GBHN tak relevan dengan sistem presidensialisme yang dianut saat ini.

Dengan semangat presidensialisme itu, menghidupkan kembali GBHN ini patut mempertimbangkan aspek itu. Harus ada kesesuaian antara semangat presidensialisme dan semangat kedaulatan rakyat.

Ace mengakui saat ini ada banyak pihak yang menginginkan amandemen UUD 1945 pada aspek yang lain. Bahkan ada yang menginginkan konstitusi kembali ke versi awal seperti di era Presiden Soekarno.

Ia menganggap keinginan amandemen UUD 1945 sebagai langkah mundur dan mewanti-wanti agar agenda perubahan konstitusi dipertimbangkan matang.

"Bisa jadi berbagai hal ingin diatur dalam UUD 1945. Jangan sampai kita membuka kotak pandora bagi perdebatan-perdebatan yang sesungguhnya sudah selesai," katanya

Ketua Fraksi Nasdem MPR Johnny G. Plate berpandangan kembalinya GBHN harus dibahas secara komprehensif dan tak bisa sepotong-sepotong. Johnny menyebut satu hal yang harus dibahas ialah mengenai masa jabatan presiden.

Berita Terbaru

PSSI: Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam Proses Naturalisasi

PSSI: Calvin Verdonk dan Jens Raven dalam Proses Naturalisasi

  • 01 Mei 2024 - 04:00 WIB
Wapres Minta Timnas Indonesia Fokus Raih Tiket Olimpiade Paris

Wapres Minta Timnas Indonesia Fokus Raih Tiket Olimpiade Paris

  • 01 Mei 2024 - 03:00 WIB
Pelepasan Purna Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya

Pelepasan Purna Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya

  • 01 Mei 2024 - 02:00 WIB
Kiper MLS Maarten Paes Resmi Jadi WNI

Kiper MLS Maarten Paes Resmi Jadi WNI

  • 01 Mei 2024 - 01:00 WIB
Pemkab Mura Gelar Persiapan Ikuti Festival Budaya Isen Mulang

Pemkab Mura Gelar Persiapan Ikuti Festival Budaya Isen Mulang

  • 30 April 2024 - 23:59 WIB
Pemko Palangka Raya Sosialisasikan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha

Pemko Palangka Raya Sosialisasikan Sertifikasi Halal untuk Pelaku Usaha

  • 30 April 2024 - 23:50 WIB
Pj Bupati Mura Buka Gebyar PAUD dan Guru PAUD 2024

Pj Bupati Mura Buka Gebyar PAUD dan Guru PAUD 2024

  • 30 April 2024 - 23:40 WIB
H Hamdi Daftar Bacalon Pilkada Kapuas Lewat PKB

H Hamdi Daftar Bacalon Pilkada Kapuas Lewat PKB

  • 30 April 2024 - 23:30 WIB
Pj Sekda Seruyan Buka Rakor Rembuk Stunting

Pj Sekda Seruyan Buka Rakor Rembuk Stunting

  • 30 April 2024 - 23:20 WIB
DPRD dan Pemda Mediasi Permasalahan Warga dengan Perusahaan

DPRD dan Pemda Mediasi Permasalahan Warga dengan Perusahaan

  • 30 April 2024 - 23:10 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri