Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Revisi UU KPK Hingga Saat Ini Belum Diberlakukan

  • Oleh Inilah.com
  • 14 Oktober 2019 - 12:12 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat politik Sulthan Muhammad Yus mengatakan perdebatan di tengah-tengah masyarakat masih berkutat di seputaran desakan terhadap Perppu KPK.

Padahal jika ditelisik secara saksama, tidak ada hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti yang dipersepsikan selama ini.

"Perppu itu jangan diburu, ia harus datang pada waktunya. Contohnya adalah KPK masih tetap bekerja sebagaimana mestinya, pimpinannya masih komplet. Ada yang diberitakan mengundurkan diri tetapi hingga kini masih bekerja sebagaimana mestinya," kata dia dalam keterangan yang diterima, Sabtu 13 Oktober 2019.

Dia juga melihat KPK masih melakukan operasi serta penindakan di beberapa daerah. Sulthan menganggap hal itu merupakan bukti bahwa lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu masih menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Revisi terhadap UU KPK hingga saat ini memang belum diberlakukan, karena masih menunggu pengesahan dari presiden hingga nantinya dilanjutkan dengan pengundangan dalam lembaran negara serta mendapatkan nomor.  Namun jika hingga 17 Oktober presiden belum menandatangani revisi UU tersebut, menurut UUD 1945 seperti yang diamanatkan Pasal 20 ayat 5 terhitung 30 hari sejak mendapatkan persetujuan bersama maka revisi atas UU KPK berlaku seketika," jelasnya.

Sulthan memaknai soal UU KPK hasil revisi itu merupakan peristiwa konstitusional biasa. Tidak ada yang dikesampingkan apalagi diasumsikan melanggar.

"Komisioner yang baru juga akan segera dilantik pada Desember nanti untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ke depan. Proses transisi ini wajar terjadi, jadi jangan didramatisasi," katanya.

Dia meminta semua pihak untuk melihat dahulu produk revisi ini berjalan bersama pimpinan yang sekarang serta akan diteruskan oleh pimpinan yang baru kelak. Prinsipnya perubahan itu adalah kepastian.

"Jangan berprasangka buruk pada sistem negara hukum yang selama ini telah kita sepakati bersama. Ingat, bernegara itu butuh konsistensi pada apa yang telah disepakati, dipikirkan dan yang hendak dilakukan," tegasnya. (INILAH.COM)

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

  • 27 April 2024 - 00:00 WIB
Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

  • 26 April 2024 - 23:51 WIB
Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

  • 26 April 2024 - 23:41 WIB
Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

  • 26 April 2024 - 23:31 WIB
Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

  • 26 April 2024 - 23:21 WIB
Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

  • 26 April 2024 - 23:11 WIB
Wagub Kalteng Beberkan Informasi Penting IKN

Wagub Kalteng Beberkan Informasi Penting IKN

  • 26 April 2024 - 23:00 WIB
Kemenag Kotim Bekali 161 Calon Haji Optimalkan Persiapan ke Tanah Suci

Kemenag Kotim Bekali 161 Calon Haji Optimalkan Persiapan ke Tanah Suci

  • 26 April 2024 - 22:51 WIB
DPRD Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim PKDN Sespimti Polri

DPRD Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim PKDN Sespimti Polri

  • 26 April 2024 - 22:41 WIB
Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

  • 26 April 2024 - 22:31 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri