Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Percaya Dewan Pengawas Bakal Mengganggu, Ini Harap KPK ke Jokowi

  • Oleh Teras.id
  • 06 November 2019 - 06:10 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Presiden Joko Widodo akan memilih anggota Dewan Pengawas yang berintegritas. Anggota Dewan Pengawas juga dituntut mengerti hukum. 

"Yang paling utama integritas untuk pemberantasan korupsi, apalagi orang-orang yang akan melakukan pengawasan terhadap kerja KPK," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Harapan diungkap Febri sambil tetap mengkritik wewenang dewan pengawas yang ada di UU KPK hasil revisi yang dipercaya bakal mengganggu kerja komisi tersebut. Ini karena Dewan Pengawas tak diatur dengan standar kode etik yang ketat.

Dalam UU KPK baru, dia memberi catatan bahwa pimpinan dilarang melakukan hubungan dengan pihak-pihak terkait, ataupun merangkap jabatan. Akan tetapi, larangan yang sama tak berlaku untuk dewan pengawas. "Ini rawan konflik kepentingan," kata Febri.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawanati menganggap siapapun yang akan dipilih menjadi Dewan Pengawas akibatnya akan sama buruk bagi KPK. Sebab, menurut UU KPK yang baru, posisi Dewan Pengawas lebih berkuasa dari komisioner, sedangkan aturan kode etiknya lebih lemah dan mekanisme pemilihannya dilakukan dengan lebih sederhana.

Ia juga meminta publik tidak terjebak dengan ‘politik orang baik’ (Presiden Jokowi) yang melihat posisi dalam tata negara sebagai orang. “Ini sistem. Jadi siapapun yang dipilih (sebagai dewan pengawas), dia sudah di bawah cengkeraman Presiden,” kata Asfina.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan calon Dewan Pengawas KPK yang akan dipilih Jokowi belum diputuskan. "Sekarang masih (tahapan) listing," ucap Pratikno di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Senin, 4 November 2019.

Menurut Pratikno, Jokowi bakal memilih tokoh dari sejumlah latar belakang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK. Namun, kata dia, mayoritas diisi ahli hukum. "Tentu saja ahli hukum yang akan banyak, ya, tapi juga ada nonhukum. Ada dimensi sosialnya muncul," ujar Pratikno. (TERAS.ID)

Berita Terbaru

Pj Bupati Berkeinginan Kembangkan Batik Seruyan

Pj Bupati Berkeinginan Kembangkan Batik Seruyan

  • 27 April 2024 - 04:00 WIB
DPMPTSP Kalteng Perkuat Sinergi Perangkat Daerah Teknis

DPMPTSP Kalteng Perkuat Sinergi Perangkat Daerah Teknis

  • 27 April 2024 - 03:00 WIB
BKSDA Berupaya Selamatkan Orangutan di Kawasan Bandara H Asan di Tengah Gerimis dan Minim Pencahayaan

BKSDA Berupaya Selamatkan Orangutan di Kawasan Bandara H Asan di Tengah Gerimis dan Minim Pencahayaan

  • 27 April 2024 - 02:00 WIB
KSOP Sampit: 30 Persen Pemudik Belum kembali Hingga Penutupan Posko

KSOP Sampit: 30 Persen Pemudik Belum kembali Hingga Penutupan Posko

  • 27 April 2024 - 01:00 WIB
Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

  • 27 April 2024 - 00:00 WIB
Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

  • 26 April 2024 - 23:51 WIB
Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

  • 26 April 2024 - 23:41 WIB
Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

  • 26 April 2024 - 23:31 WIB
Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

  • 26 April 2024 - 23:21 WIB
Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

  • 26 April 2024 - 23:11 WIB
Copyright © 2018 BorneoNews - PT. Media Kalimantan Mandiri