"Orang banyak yang menggunakan e-payment, di mana-mana 'cashless', di kantor bank sudah tidak antri, banyak isu yang harus direvisi ulang, apakah soal pembukaan kantor ke depan dari bank masih seperti zaman dulu atau tidak Bagaimana dengan ATM yang jumlahnya Rp53ribu, kalau bank BUMN tetap buat ini tidak efisien, dan banyak hal lain di bank yang juga perlu adaptasi," jelas Erick.

Erick pun menjelaskan bahwa pendapatan terbesar BUMN masih dari perbankan, telekomunikasi, migas dan pertambangan.

"Kalau dilihat ke depan, industri ini akan berubah, kalau dulu bank dan industri telekomunikasi yang telepon berbayar sekarang gratis karena data, ini yang perlu diantisipasi. Bagaimana kalau tiga sumber 'income' untuk negara dan rakyat kalah bersaing Ini yang harus diantisipasi," ungkap Erick.

Ia meminta agar BUMN membentuk tim yang profesional, transparan, punya integritas, dan siap bekerja keras untuk perubahan tersebut.

"Karena itu kemungkinan reorganisasi juga diperlukan, tidak hanya di kementerian, tapi juga di perusahaan karena kalau tiga sub-bidang ini turun, BUMN juga akan bangkrut, kalau bangkrut, penerimaan negara tidak tercapai makanya kita 'back to basic' dulu, industri perbankan 'back to core', telko juga 'back to core' dulu," tegas Erick.

Posisi Dirut BTN kosong setelah Suprajarto menolak penugasan Kementerian BUMN untuk menjadi Direktur Utama BTN. Suprajarto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengaku tidak pernah diajak komunikasi untuk penetapan tersebut.

Sedangkan Direktur Utama Inalum sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri BUMN. (ANTARA)