Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Barito Utara Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019

  • Oleh Ramadani
  • 13 November 2019 - 20:10 WIB

BORNEONEWS, Muara Teweh - Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.

Bupati Barito Utara hardir bersama Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, Dandim 1013 MTW, Letkol Inf Yusan Riawan, Kapolres Barito Utara, AKBP Dostan Matteus Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Basrulnas, Kepala Bappedalitbang Muhlis, dan Inspektur Barito Utara, Elpi Epanop.

Nadalsyah mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menyinergikan lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020-2024.

Nadalsyah juga mengharapkan adanya sinkronisasi program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah dengan program pemerintah pusat. Sehingga, pembangunan di daerah dapat terlaksana secara signifikan.  

"Terkait dengan adanya kegiatan diharapkan juga harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dengan forkopimda berjalan dengan baik dan meminimalisasi hambatan-hambatan di setiap daerah," kata Nadalsyah.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, lima prioritas pembangunan nasional tahun 2020 - 2024 meliputi, antara lain pembangunan SDM prioritas utama berupa karakter pekerja keras yang dinamis, SDM terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, talenta global untuk diajak kerja sama.

Selanjutnya, pembangunan infrastruktur yakni infra yang hubungkan kawasan produksi dengan distribusi, kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, memberikan nilai tambah perekonomian rakyat. Regulasi disederhanakan yakni menerbitkan dua undang-undang besar. Yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Kemudian, penyederhanaan birokrasi yakni investasi untuk lapangan kerja, prosedur panjang dipotong, birokrasi panjang dipangkas, eselonisasi disederhanakan dua level diganti jabat fungsional keahlian dan kompetensi, jamin tujuan program pembangunan.

Serta, transformasi ekonomi yakni tranformasi dari ketergantungan terhadap SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. (RAMADHANI/B-11)

Berita Terbaru