3. Pemerintah Indonesia bantah menangkal Rizieq
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny F Sompie mengklaim tak pernah mengeluarkan surat penangkalan terhadap Rizieq. Dia juga menegaskan bahwa penangkalan hanya berlaku bagi orang asing yang hendak masuk ke Indonesia.

"Direktorat Imigrasi belum pernah menerbitkan surat untuk menolak atau menangkal Habib Rizieq masuk ke Indonesia sampai saat ini," kata Ronny dalam konferensi pers di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Ronny Sompie mengatakan akan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengusut surat tersebut. Sementara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjawab secara tertutup saat ditanya oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa, 12 November 2019.

4. Aturan penangkalan: alasan dan batas waktu
Merujuk Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian.

UU Keimigrasian juga mengatur jangka waktu penangkalan paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Dalam hal tidak ada keputusan perpanjangan masa penangkalan, penangkalan berakhir demi hukum. Keputusan penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap orang asing yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Menurut Pasal 236 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Imigrasi, ada lima alasan seseorang ditangkal masuk ke Indonesia.

Pertama, orang tersebut diketahui atau diduga terlibat suatu kejahatan transnasional terorganisasi. Kedua, menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia.

Ketiga, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Keempat, menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin tinggal untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Kelima, dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dari Indonesia.

Selain itu, penangkalan juga dapat dilakukan berdasarkan tiga hal. Pertama, permintaan perwakilan Indonesia yang disampaikan melalui Menteri Luar Negeri.

Kedua, permintaan negara lain agar orang asing tersebut tidak berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara tersebut.

Ketiga, permintaan Mahkamah Internasional karena orang asing tersebut melakukan kejahatan kemanusiaan atau kejahatan transnasional terorganisasi. (TERAS.ID)