Rangkap Jabatan, Airlangga Dinilai Pelopor Langgar UU

Oleh Inilah.com
02 Desember 2019 - 07:02 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Airlangga Hartarto dianggap menteri pertama yang rangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik di pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, sejak awal pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi ada larangan rangkap jabatan para menteri yang diangkatnya. Namun, Presiden Jokowi menelan ludahnya sendiri dengan mengizinkan Airlangga masuk sebagai menteri perindustrian.

"Airlangga Hartarto yang masuk kabinet di pertengahan periode pertama Jokowi menjadi pelopor sebagai menteri yang merangkap jabatan ketua umum parpol. Padahal, larangan itu jelas diatur dalam UU No 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara," kata Pangi dalam keterangan yang diterima, Minggu (1/12/2019).

Secara hukum, kata Pangi, larangan rangkap jabatan bagi menteri adalah hal yang gamblang. Pasal 23 ayat 1 huruf C menyebutkan menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari APBN dan atau APBD. Pangi beranggapan partai politik adalah organisasi yang salah satu sumber pendanaannya dari keuangan negara yang berasal dari APBN dan atau APBD, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 (c) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

"Akibat pelanggaran UU Kementerian Negara yang dipelopori Airlangga, kini di periode kedua Presiden Jokowi bahkan, mengangkat tiga menteri sekaligus yang menjabat ketua umum partai. Mereka yakni Airlangga Hartarto (Partai Golkar), Prabowo Subianto (Gerindra) dan Suharso Monoarfa (PPP)," jelas Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting menegaskan hal itu merupakan bentuk inkonsistensi janji Presiden Jokowi. Selain itu, pelanggaran rangkap jabatan menteri yang semakin menjadi-jadi dalam menegakkan etika publik dan hukum ini tidak boleh dibiarkan.

Oleh karena itu, saat ini Presiden Jokowi punya kesempatan besar sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dengan menyelesaikan janjinya. "Tradisi rangkap jabatan menteri yang dimulai dari Airlangga Hartarto harus segera diakhiri," tambah Pangi.

Di samping itu, Pangi juga mengharapkan Airlangga peka untuk tidak rangkap jabatan. Sebab, yang dirugikan bukan Airlangga, tetapi kewibawaan Presiden Jokowi sebagai kepala negara. Dan rakyat pasti menyoroti hal tersebut.

"Harusnya orang yang telah dipercaya presiden itulah yang sadar posisi. Harus memilih menjadi menteri seperti diamanatkan presiden atau memilih fokus mengurus partai sebagai ketua umum," tegas Pangi. (INILAH.COM)

TAGS:

#Rangkap Jabatan #Airlangga Hartarto #Partai Golkar #Munas Golkar

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

27 April 2024 - 00:00 WIB

Hal ini karena Kalteng memiliki keanekanragaman budaya sertamemiliki berbagai kebudayaan asli yang unik dan khas, yang layak ditawarkan ke masyarakat domestik, bahkan internasional.

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

26 April 2024 - 23:51 WIB

Sesuai tema kegiatan, yaitu Hinje membangun Kapuas" hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membangun kebudayaan agar lebih maju dan beradab.

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

26 April 2024 - 23:41 WIB

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandrasari menyampaikan tema yang diambil pada tahun ini adalah harmoni alam Kalimantan Tengah.

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

26 April 2024 - 23:31 WIB

Norhani ingin NGG mampu menjadi mitra pemerintah dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM, agar UMKM Kalteng bisa lebih baik dan naik kelas.

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

26 April 2024 - 23:21 WIB

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya telah berhasil mengisi waktu mereka dengan memproduksi aneka kerajinan tangan bernilai tinggi.

Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

26 April 2024 - 23:11 WIB

Dalam sambutannya, Erlin Hardi menyampaikan sejumlah harapannya dari kegiatan pawai dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-73 Pemkab Kapuas ini.

Wagub Kalteng Beberkan Informasi Penting IKN

26 April 2024 - 23:00 WIB

Pada momentum ini akan memperingati HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN, kesempatan ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah.

Kemenag Kotim Bekali 161 Calon Haji Optimalkan Persiapan ke Tanah Suci

26 April 2024 - 22:51 WIB

Kemenag Kotim telah melakukan pemeriksaan koper dari 161 calon haji. Pihaknya juga memberikan pembekalan kepada ketua regu dan ketua rombongan agar dapat membimbing para jamaah dengan baik ketika di Tanah Suci.

DPRD Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim PKDN Sespimti Polri

26 April 2024 - 22:41 WIB

Tim PKDN Sespimti Polri ini berjumlah 8 orang yang dipimpin secara langsung oleh Widyaswara Kepolisian Utama tingkat I Sespim yakni Irjen Pol Bayu Wisnumurti.

Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

26 April 2024 - 22:31 WIB

Dia mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan festival ini dan berharap festival ini dapat terus menjadi ajang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tradisi dan budaya daerah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia