Sepanjang tahun berjalan 2019, harga nikel berjangka untuk kontrak 3 bulanan di bursa LME telah menguat 60 persen yang didorong oleh sentimen terbatasnya pasokan dalam jangka panjang.

Sementara itu Indonesia siap menghadapi gugatan mengenai pemberhentian ekspor nikel yang akan dilayangkan Komisi Uni Eropa ke WTO seperti dikemukakan Presiden Joko Widodo yang juga telah memerintahkan Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan untuk mempersiapkan tim pengacara terbaik menghadapi gugatan tersebut.

"Baru kemarin sore kami rapatkan mengenai ini. 'Pak ini digugat oleh Eropa', ya hadapi. Siapkan lawyer yang paling baik, sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran ekspor perdana Mobil Isuzu Traga di PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis 12 Desember 2019.

"Jangan digugat kita keok. Digugat kita keok, karena enggak serius menghadirkan lawyer yang terbaik yang kita punyai," ujarnyanya.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan alasan larangan ekspor nikel. Ekspor bijih nikel dilarang mulai 1 Januari 2020.

Luhut mengatakan 98 persen nikel Indonesia diekspor ke China. Dengan adanya pelarangan ini maka diharapkan sejumlah industri bisa pindah ke Indonesia.

Sebelumnya Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ekspor biji nikel berhenti mulai 1 Januari 2020.

Di sisi lain bagi pengusaha yang telah memenuhi syarat masih diizinkan ekspor hingga Desember 2019 setelah itu ekspor biji nikel berhenti total.

Sikap pemerintah Indonesia yang tegas dalam menghadapi gugatan Komisi Eropa ke WTO patut diacungi jempol dan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, karena kebijakan melarang ekspor biji nikel yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi sumber daya alam biji nikel untuk praktik eksplorasi asing.

Karena tujuan pemerintah mengeluarkan aturan tersebut adalah untuk menyehatkan dan menguatkan industrialisasi biji nikel di Indonesia, sehingga berkontribusi positif dalam menambal kas negara yang sedang mengalami defisit neraca perdagangan. (*)

Oleh: Mubdi Tio Thareq, penulis adalah pemerhati masalah ekonomi