Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Kepastian Regulasi Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi

  • Oleh Penulis Opini
  • 19 Desember 2019 - 21:52 WIB

BORNEONEWS - Pertemuan Presiden Jokowi dengan perwakilan Presiden Bank Dunia untuk Indonesia pada 2 September 2019 memantik kegaulan Presiden Jokowi. Bank Dunia menjelaskan ada 33 perusahaan Cina merelokasi industrinya pada Juni dan Agustus 2019, tapi tidak satupun dari sejumlah perusahaan itu tertarik berinvestasi di Indonesia.

Perusahaan Cina lebih memilih ke Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Lebih memilukan lagi, 223 proyek strategis nasional (PSN ) yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) diperkirakan hanya 103 proyek yang bisa selesai di akhir 2019 alias hanya sekitar 46 persen.

Penyebabnya pihak swasta membatasi diri terlibat dalam PSN. Benang merah argumentasi para investor Cina merelokasi pabriknya di luar Indonesia dengan fakta di lapangan terkait taget capaian PSN hanya mencapai sekitar 46 persen menjadi catatan di mata investor.

Lantas apa yang menjadi kendala. Lagi-lagi akar persoalan krusialnya adalah pengadaan lahan dan perizinan yang akhirnya berkosa kata kepastian regulasi. Kepastian regulasi strategis menyangkut pengadaan lahan dan perizinan.

Dua masalah ini memiliki catatan yang harus terus diperbaiki, ketika sudah mengetahui posisi kita masuk dalam pertarungan ekonomi global yang diprediksi loyo saat ini. Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah mencatat kebutuhan biaya infrastruktur sebesar Rp 5.452 triliun.

Dari jumlah ini porsi APBN sebesar 41 persen. Sisanya diperoleh dari porsi pendanaan BUMN sebesar 22 persen dari total. Sementara itu porsi swasta mencapai 37 persen. Namun saat pemerintah berupaya mengenjot target pencapaian PSN murni dana dari pemerintah banyak kendala pembagian porsi alokasi anggaran untuk hal itu.

Di sisi lain harapan pemerintah kepada swasta untuk terlibat menyukseskan PSN terganjal pandangan para investor bagaimana kepastian regulasi agar dapat menyederhanakan masalah di lapangan.

Kepastian regulasi memiliki daya ungkit menstabilisasi ekonomi saat bisa mentransmisikan gambaran besar dan nyata harmonisasi kebijakan ekonomi disertai hierarki tertinggi (undang-undang) hingga ke level kebawah peraturan terendah berpusat di pemerintah daerah, saling kait mengkait untuk suatu produk hukum yang dihasilkan, sehingga munculnya konsistensi dan saling melengkapi mengawal setiap progres bukan sebaliknya menjadi kontraproduktif.

Hal ini kata kunci menjamin kenyamaan bagi pengusaha untuk berusaha di Indonesia. Indonesia harus secepatnya melakukan adaptasi iklim berusaha.

Caranya semua yang terlibat dalam perumus kebijakan dari pusat hingga daerah bersinergi memangkas beragam kegiatan dalam simplifikasi regulasi antara lain inventarisasi dan identifikasi regulasi yang terkoneksi persoalan perijinan dan investasi, serta analisis regulasi yang akan disimplifikasi.

Berita Terbaru