Selain itu, kata Hendra, Pemkab lamandau telah diundang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait dengan hutan adat. Namun yang diserahkan untuk Kabupaten Lamandau hanya seluas 3 hektar saja. Hal itupun terdapat di wilayah hutan lindung. 

"Tidak ada satupun surat yang diperintahkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian LHK kepada Pemerintah Daerah Lamandau untuk mencabut izin PT SML itu. Para pengusaha harus dilindungi untuk berinvenstasi dan menamanm modal di daerah ini," ujar Bupati. 

Hendra berharap, tidak bisa kalau warga masyarakat mendatangi perusahaan tersebut untuk menghentikan aktivitas mereka yang sedang berinvenstasi. 

Ia mengimbau kepada masyarkat yang tidak mendukung kegiatan tersebut jangan mempengaruhi warga lainnya. "Dan untuk masyarakat tidak setuju silakan menyalurkan haknya secara individu melalui jalur hukum," jelas Hendra. 

Seperti diberitakan sebelumnya, SML mendapatkan Izin Lokasi Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : Ek. 525.26/15/SK-IL/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 seluas 26.995,46 hektare.

Izin lokasi itu terdiri dari kebun inti seluas 12.561,52 hektare dan kebun plasma seluas 14.433,94 hektare terletak di Wilayah Desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun, Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa, Karang Taba, Penopa, Suja dan Kelurahan Tapin Bini Kabupaten Lamandau. 

Selain itu juga telah mendapatkan izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarjan SK Kepla Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : SK.1/1/PKH/PMDN/2015 tanggal 19 Maret 2015 seluas 19.091,59 hektare.

PT SML juga telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan SK Bupati Lamandau No : 525.26/01/IV/IUP/DPMPTSP-2017 tanggal 27 April 2017 seluas 19.091,59 hektare terletak di wilayah Desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun, Riam Panahan, Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa, Karang Taba, Penopa, Suja, Tapin Bini dan Samu Jaya.

Terakhir PT SML juga telah mengantongi Hak Guna Usah (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 9 Agustus 2017 seluas  9.435.2214 ha.  (Hrd)