Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Di Atas Tanah Negara PUPR Bakal Bangun Perumahan

  • Oleh Inilah.com
  • 16 Januari 2020 - 06:20 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, siap memanfaatkan tanah milik pemerintah untuk perumahan publik dan rumah negara.

"Pemerintah perlu menyediakan public housing dan rumah negara untuk masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanah milik pemerintah yang banyak tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Untuk itu, Kementerian PUPR telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk merealisasikan program penyediaan perumahan tersebut.

Menurut Khalawi, permasalahan mengenai keberadaan rumah dinas saat ini kerap menjadi polemik di masyarakat. Banyak rumah dinas yang kini berubah fungsi dan dikuasai oleh pihak keluarga, bukan oleh pegawai yang bersangkutan.

"Banyak keluarga pensiunan yang tinggal di kompleks rumah dinas merasa seperti diusir dari tempat tinggalnya. Padahal sebenarnya rumah dinas itu merupakan hak bagi pegawai selama mereka bertugas, sedangkan ketika mereka pensiun maka rumah tersebut harus dikembalikan ke negara," ucapnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian PUPR mengusulkan agar aset tanah negara yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia dapat digunakan untuk lokasi pembangunan rumah dinas bagi ASN.

Pembangunan rumah dinas, lanjutnya dapat dilakukan secara vertikal di kota-kota besar. "Rumah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pegawai yang bersangkutan hingga memasuki masa pensiun dan harus ada aturan yang harus dipatuhi," jelasnya.

Khalawi menerangkan, pemerintah melalui Program Sejuta Rumah akan terus berupaya mewujudkan pembangunan perumahan untuk masyarakat. Pembangunan public housing dan rumah negara tersebut juga merupakan instruksi Presiden Joko Widodo kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk mempercepat penyediaan lebih dari 1,5 juta rumah layak bagi ASN/TNI/Polri, beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Kementerian PUPR ternyata mengandalkan tiga program andalan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan backlog atau kekurangan perumahan bagi beragam kalangan di berbagai daerah.

"Ada tiga program perumahan yang akan kami laksanakan dan terintegrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Hal ini karena kebutuhan rumah masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya," kata Khalawi Abdul Hamid.

Berita Terbaru