Pembentukan Balegnas dilakukan berkaitan dengan rencana kerja strategis Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), Sekretaris Kabinet (Seskab), hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Pemerintah akan menggabungkan beberapa untuk kementerian termasuk di dalamnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kaitannya dengan peraturan daerah, kemudian kementerian hukum dan HAM kaitannya dengan perundang-undangan di Setneg, Setkab, dan BPHN.

Menurut Pratikno, nantinya semua peraturan menteri (Permen) akan dikeluarkan melalui Balegnas. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian.

Langkah presiden menyederhanakan regulasi juga direspons cepat oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menyebutkan kementerian perindustrian (Kemenperin) tengah meringkas 18 regulasi guna meningkatkan daya saing.

Hal ini sejalan rencana pemerintah agar sejumlah kementerian segera menyapu bersih peraturan perizinan yang dapat memperlambat kegiatan investasi. Kemenperin juga tengah melakukan finalisasi penghapusan 18 regulasi dan penyederhanaan 6 peraturan.

Dampak positif dari penyederhanaan regulasi ini diharap akan mampu membuat keadaan ekonomi Nusantara menjadi lebih baik. Bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun semua lini masyarakat juga akan menikmati hasil kesejahteraannya.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika penyederhanaan regulasi adalah jalan menuju kemakmuran, karena melalui kebijakan ini sebenarnya merevolusi mental membangun masyarakat Indonesia yang kompetitif dengan meniadakan pungli.

Bagaimanapun juga penyederhanaan regulasi yang dilakukan pemerintah perlu didukung dan dikawal dalam pelaksanaannya, karena akan banyak “raja-raja kecil” dibidang regulasi yang kewenangannya akan tergilas, sehingga mungkin mereka akan meresistensi rencana ini. (*)

Oleh: Mubdi Tio Thareq, penulis adalah pemerhati Indonesia