KPK: Defisit BPJS Kesehatan Bisa Ditekan Tanpa Kenaikan Iuran

Oleh Teras.id
14 Maret 2020 - 15:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan sejumlah rekomendasi untuk menekan defisit BPJS Kesehatan. Rekomendasi itu diklaim bisa menekan defisit BPJS hingga Rp 12,2 triliun atau sama dengan nilai defisit yang dialami pada 2019.

"Dalam perspektif KPK ada kendala lain, misalnya kita punya mobil, yang mestinya Rp 100 ribu sampai bandara tapi tidak sampai itu bukan salah bensinnya, jangan-jangan tangkinya bocor atau mesinnya yang boros," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di kantornya, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020.

Kajian KPK terkait dana jaminan kesehatan itu menemukan telah terjadi inefisiensi atau pemborosan dalam pembayaran BPJS Kesehatan. Pemborosan diduga terjadi karena tiga penyebab, yaitu peserta yang tak membayar iuran; pemborosan pada pembayaran rumah sakit yang tidak sesuai; serta kecurangan di lapangan.

Rekomendasi KPK yang pertama ialah Kementerian Kesehatan mesti mempercepat penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran. Buku pedoman ini diperlukan agar dokter tak melakukan perawatan yang sebenarnya tak diperlukan. Penyusunan buku pedoman ditaksir bisa menghemat pembayaran BPJS hingga Rp 200 miliar per tahun.

Kedua, KPK merekomendasikan BPJS Kesehatan membatasi pembayaran untuk penyakit katastropik, misalnya kanker, jantung dan stroke. KPK meminta BPJS Kesehatan mengurangi jatah klaim pasien bila penyakit tersebut diakibatkan oleh gaya hidup yang buruk. Cara ini diklaim bisa menghemat anggaran hingga Rp 2,8 triliun.

Selain itu, KPK meminta pemerintah menjalin kerja sama dengan asuransi swasta sehingga beban biaya perawatan pasien bisa dibagi antara pemerintah dengan perusahaan tersebut. KPK menaksir pemerintah bisa berhemat hingga Rp 900 miliar dengan cara ini.

Urun biaya, menurut KPK, juga bisa dilakukan dengan pasien yang tergolong mampu. Caranya yaitu dengan mewajibkan pasien membayar 10 persen dari total biaya perawatan. KPK menaksir BPJS mampu menghemat hingga Rp 4-6 triliun.

Cara kelima, Kementerian Kesehatan diminta mengevaluasi klasifikasi rumah sakit. Menurut KPK, ada 898 rumah sakit yang tidak sesuai dengan kelas yang disematkan. Klasifikasi yang tidak sesuai menyebabkan pemborosan sebab pembayaran klaim disesuaikan dengan tipe rumah sakit tersebut.

"Rekan-rekan kalau masuk dengan sakit yang sama ke kelas B dan kelas C, klaimnya beda," ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan. Evaluasi tipe rumah sakit ditaksir bisa menekan pemborosan hingga Rp 6,6 triliun.

Terakhir, KPK juga meminta pemerintah melakukan upaya hukum kepada peserta maupun penyelenggara yang melakukan kecurangan. Langkah hukum yang direkomendasikan KPK pertama kali dengan cara menuntut si pelaku membayar klaim yang diberikan pemerintah.

TAGS:

#Kpk #Bpjs Kesehatan #Iuran

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

27 April 2024 - 00:00 WIB

Hal ini karena Kalteng memiliki keanekanragaman budaya sertamemiliki berbagai kebudayaan asli yang unik dan khas, yang layak ditawarkan ke masyarakat domestik, bahkan internasional.

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

26 April 2024 - 23:51 WIB

Sesuai tema kegiatan, yaitu Hinje membangun Kapuas" hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membangun kebudayaan agar lebih maju dan beradab.

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

26 April 2024 - 23:41 WIB

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandrasari menyampaikan tema yang diambil pada tahun ini adalah harmoni alam Kalimantan Tengah.

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

26 April 2024 - 23:31 WIB

Norhani ingin NGG mampu menjadi mitra pemerintah dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM, agar UMKM Kalteng bisa lebih baik dan naik kelas.

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

26 April 2024 - 23:21 WIB

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya telah berhasil mengisi waktu mereka dengan memproduksi aneka kerajinan tangan bernilai tinggi.

Ini Harapan Pj Bupati Kapuas dari Pawai Carnaval Budaya 2024

26 April 2024 - 23:11 WIB

Dalam sambutannya, Erlin Hardi menyampaikan sejumlah harapannya dari kegiatan pawai dalam rangka memeriahkan Hari Jadi ke-218 Kota Kuala Kapuas dan HUT ke-73 Pemkab Kapuas ini.

Wagub Kalteng Beberkan Informasi Penting IKN

26 April 2024 - 23:00 WIB

Pada momentum ini akan memperingati HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2024 di IKN, kesempatan ini diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah.

Kemenag Kotim Bekali 161 Calon Haji Optimalkan Persiapan ke Tanah Suci

26 April 2024 - 22:51 WIB

Kemenag Kotim telah melakukan pemeriksaan koper dari 161 calon haji. Pihaknya juga memberikan pembekalan kepada ketua regu dan ketua rombongan agar dapat membimbing para jamaah dengan baik ketika di Tanah Suci.

DPRD Kalteng Sambut Baik Kunjungan Tim PKDN Sespimti Polri

26 April 2024 - 22:41 WIB

Tim PKDN Sespimti Polri ini berjumlah 8 orang yang dipimpin secara langsung oleh Widyaswara Kepolisian Utama tingkat I Sespim yakni Irjen Pol Bayu Wisnumurti.

Sukses Memikat Pengunjung, Festival Palangka Raya 2024 Ditutup dengan Meriah

26 April 2024 - 22:31 WIB

Dia mengapresiasi kesuksesan penyelenggaraan festival ini dan berharap festival ini dapat terus menjadi ajang untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tradisi dan budaya daerah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia