Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerintah Daerah Diminta Data Valid Penerima Bantuan Sosial Dampak Covid-19

  • Oleh Danang Ristiantoro
  • 04 April 2020 - 13:21 WIB

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Anggota DPR RI Dapil Kalteng, Mukhtarudin meminta pemerintah daerah untuk memerbaharui data valid untuk warga penerima bantuan sosial dampak Covid-19. Terutama untuk Kabupaten Kobar yang sudah zona merah.

"Jadi pemerintah pusat sudah punya aksi terutama yang berkaitan dengan social safety net atau jaring pengaman sosial, dan sekarang sedang berproses. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah agar update data secara obyektif sehingga tepat sasaran," kata Mukhtarudin, Sabtu, 4 April 2020.

Dia menjelaskan, terkait dampak ekonomi kepada masyarakat dengan kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB), pemerintah pusat sudah menganggarkan dana Rp 405.1 triliun.

Rinciannya, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 150 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, dan Rp 70 triliun untuk insentif perpajakan serta stimulus KUR.

"Uangnya sudah ada tinggal persiapan teknisnya," katanya.

Dia mengatakan, di samping dana dari pusat tentu juga pemerintah daerah harus menyisir APBD, agar melakukan pergeseran anggaran dari biaya rutin ke belanja-belanja sosial atau jaring pengaman sosial.

"Bisa juga pemda ini menggandeng perusahaan dengan CSR, untuk membantu perekonomian masyarakat, karena saat ini yang dilakukan ialah menyelamatkan rakyat dan juga merawat ekonomi," tutupnya. (DANANG/B-11)

Berita Terbaru