Pengusaha yang Langgar Aturan IMEI Akan Dicabut Izin Usahanya

Oleh Teras.id
20 April 2020 - 08:50 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah kembali mengingatkan agar seluruh pelaku usaha mematuhi aturan international mobile equipment identity (IMEI) dan tak menjual produk telematika ilegal. Jika tidak, Kementerian Perdagangan akan mencabut izin usahanya dan penjual perangkat telekomunikasi ilegal wajib memberi ganti rugi.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono menyatakan, akan ada sanksi bagi pelaku usaha berupa penarikan barang, larangan berjualan, hingga pencabutan izin usaha.

"Perdagangan konvensional dan daring itu pemberlakuannya sama," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Ahad, 19 April 2020.

Selain ponsel, komputer, tablet harus menggunakan kartu subscriber identification module (SIM card) legal, produk telekomunikasi yang dijual harus teregistrasi dan sudah valid. Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) agar para pelaku bisnis dapat bertanggungjawab dengan menyertakan informasi IMEI di produk telematika yang dijualnya.

Veri menjelaskan, sanksi atas pelanggaran IMEI bagi para pelaku usaha di bidang perdagangan sudah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (1) dan (2).

UU Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (1) secara jelas menyebutkan, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Sementara, ayat (2) menyebutkan, ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, sudah jelas dari undang-undang tersebut bahwa konsumen dapat menuntut ganti rugi (ke pedagang produk telematika ilegal). Pemerintah pun tak perlu membuat aturan turunan," kata Veri.

Veri menyebutkan, konsumen dapat melakukan pengaduan kepada Direktorat Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan apabila merasa dirugikan oleh pedagang produk telematika ilegal. "Nantinya, pemerintah akan membantu memediasi antara konsumen dan pedagang. Kalau tidak bisa diselesaikan, maka bisa menggunakan jalur pengadilan."

Pemerintah telah memberlakukan aturan validasi nomor IMEI diberlakukan pada 18 April 2020. Kebijakan ini diterapkan setelah melalui proses sosialisasi selama enam bulan terhitung sejak 18 Oktober 2019.

Regulasi tersebut sebagai senjata untuk memerangi peredaran produk telematika ilegal atau produk black market yang merugikan negara. Dari data yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, aturan IMEI tetap diterapkan karena produk telematika ilegal berpotensi merugikan negara Rp 2 triliun sampai Rp 5 triliun setahun.

TAGS:

#Aturan IMEI #IMEI #Telekomunikasi

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

DPW PKB Siap Dukungan Nadalsyah

29 April 2024 - 22:20 WIB

Anggota BPD se-Barito Utara Ikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas BPD

29 April 2024 - 22:10 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas anggota Badan Musyawarah Desa (BPD) di Kabupaten Barito Utara, di aula BappedaLitbang Muara Teweh, Senin, 29 April 2024.

Perekonomian Kalteng Terus Membaik

29 April 2024 - 22:00 WIB

Direktorat Jenderal Perbendaharaan(DJPb) menilai perekonomian Kalteng masih stabil dan terus membaik.

Pemkab Gunung Mas Gelar Rapat Koordinasi TPPS

29 April 2024 - 21:50 WIB

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) kembali melakukan rapat koordinasi untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024, di Kantor Kecamatan Kurun, Senin, 29 April 2024.

Jajaran Rutan Kuala Kapuas Ikuti Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 Secara Virtual

29 April 2024 - 21:40 WIB

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kuala Kapuas turut serta mengikuti Upacara Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-60 secara virtual bertempat di Ruang Rapat.

Bimtek PPK Diharap Mampu Diaplikasikan di Satuan Pendidikan

29 April 2024 - 21:30 WIB

Safrudin ingin dengan pengaplikasian pencegahan dan penanganan kekerasan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman dan menyenangkan.

Pemkab Barito Utara Sosialisasikan Sistem Merit melalui Assessment bagi Pejabat Pengawas

29 April 2024 - 21:20 WIB

Tunggal putra Chico Aura Dwi Wardoyo menggenapkan kemenangan Indonesia 4-1 atas Thailand di fase grup dan memastikan timnyamaju ke babak perempat final Piala Thomas 2024.

Satlantas Polresta Palangka Raya Sosialisasi 7 Fokus Road Safety Menekan Angka Kecelakaan

29 April 2024 - 21:10 WIB

Satlantas Polresta Palangka Raya melakukan berbagai upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Pudjirustaty Narang Daftar Bacabup Pulpis di DPD PDI-P Kalteng

29 April 2024 - 21:05 WIB

Ketua DPC PDI Perjuangan Pulang Pisau (Pulpis), Pudjirustaty Narang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati (Bacabup) Pulpis ke Kantor DPD PDIP Kalteng.

Lulusan Teknik Sipil UMPR Siap Berkiprah Langsung Bangun Daerah

29 April 2024 - 21:00 WIB

Sebanyak 29 lulusan Fakultas Teknik (FT), Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR), Kalimantan Tengah (Kalteng) yang baru saja melaksanakan yudisium siap mengabdi dan terjun langsung dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia