Fraksi PKB Pertanyakan Komunikasi BPPKAD dan SOPD Pulang Pisau karena Sanksi Kementerian Keuangan

  • Oleh James Donny
  • 06 Mei 2020 - 19:56 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - Anggota DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Sentot Siswanto mempertanyakan komunikasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD dengan SOPD. 

Hal ini disampaikan politisi PKB ini terkait pengakuan Kepala BPPKAD Pulang Pisau di media mengenai sanksi dari Kementerian Keuangan atas penyajian laporan penyesuaian APBD pada 23 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri yang dinilai masih kurang.

"Dengan adanya sanksi yang diberikan pemerintah pusat ke Kabupaten Pulang Pisau terkait pelaporan rasionalisasi anggaran untuk Covid-19, maka Fraksi PKB menilai betapa sangat lemahnya kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini BPPKAD yang seharusnya bisa menyelesaikan pelaporan rasionalisasi ini secara lengkap dan tepat waktu," katanya. 

Menurut Sentot hal tersebut tidak lepas juga dari komunikasi yang dilakukan BBPKAD dengan semua SOPD yang dinilainya sangat buruk. "Seharusnya bisa  dilakukan pendekatan dan komunikasi yang elok dan bijaksana, agar semua bisa berjalan dengan baik," katanya. 

Sentot mengatakan Fraksi PKB menyayangkan hal tersebut dan mendorong bupati memberikan teguran ke jajarannya yang memiliki sifat membangkang dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.

Menurutnya bupati untuk tidak segan mencopot jabatan dari bawahan yang membuat kegaduhan yang berimbas terhambatnya roda pemerintahan.

"Lebih baik dicopot dan diganti dengan yang bisa diajak membangun dan mau bekerjasama antara SOPD dan stackhodernya," katanya. 

Menurutnya di masa yang sulit ini seharusnya semua pihak saling bergandengan tangan kerjasama saling membahu supaya dampak dari pademi Covid-19 yang berdampak besar kepada masyarakat ini bisa teratasi lebih cepat sehingga  masyarakat bisa beraktivitas dan  perekonomian bisa berjalan lagi. 

Terkait dana anggaran hasil rasionalisasi untuk Covid-19 dan Bansos, katanya Fraksi PKB meminta ke pimpinan dewan untuk secepatnya membentuk Pansus yang bertugas untuk pengawasan anggaran Covid-19 dan Bansos yang sudah dianggarkan dari hasil rasionalisasi APDB ini.

"Dengan adanya Pansus supaya jelas, terarah, tepat, cepat dalam proses penyaluran dan penggunaannya," pungkasnya. (JAMES DONNY/B-6)

Berita Terbaru