Kemudian Presiden yang selaku pejabat publik dengan pernyataan resminya
beberapa waktu lalu yang masih teringat dibenak publik mengatakan kepada tukang ojek, sopir taksi yang sedang kredit motor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir pembayaran bunga, angsuran diberikan kelonggaran satu tahun. Pihak bank dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan debt colector.

Pernyataan Presiden yang waktu itu menjadi kabar baik bagi masyarakat.
Khususnya tukang ojek, sopir dan nelayan yang masih ada tanggungan kreditnya. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak selaras dengan situasi yang terjadi di lapangan. Latifah sebagai pekerja ojek online menjadi korban dari debt colector yang melakukan pemaksaan pembayaran kredit motornya.

Latifah yang melakukan pembelaan dengan menunjukkan bukti pernyataan presiden tentang kelonggaran satu tahun pembayaran kredit motor tidak di terima oleh debt colector yang menganggap tidak ada surat keputusannya.

Permasalahan serupa belum lama ini juga dialami Tori Turnajaya sebagai pekerja ojek online yang rela jalan kaki menuju ke istana negara untuk melapor ke Presiden yang motornya ditarik leasing karena tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

Sehingga permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden tidak
mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada struktur bawahannya dan pihak yang terkait untuk bersepakat. Lantas tidak ada kepastian dalam hal implementasinya.

Karena bagaimanapun juga dalam perspektif kebijakan publik, pernyataan pejabat publik yang mewakili pemerintah dalam forum publik merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik.

Pentingnya Pernyataan Pejabat Publik Pernyataan pejabat publik dihadapan publik selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnyya. Pernyataannya menjadi penilaian baik atau tidaknya bagi publik. Sehingga setiap pejabat publik harus bijaksana dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari
lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya.

Pejabat publik tidak boleh “sembarangan” atau “ngawur” mengemukakan pernyataan kepada publik. Mengingat pejabat publik merupakan warga negara yang terhormat karena diberikan kepercayaan untuk memimpin pengelolaan negara, sehingga mereka harus memberikan pernyataan yang mencerminkan kehormatan yang diberikan kepada mereka. Pejabat publik memberikan teladan yang baik, bukan memberikan contoh yang tidak baik bagi publik.

Pejabat publik dalam pernyataannya harus berisikan kebenaran dan konsisten
dengan pelaksanaannya. Pernyataan pejabat publik yang tidak selaras antara
perkataan dan perbuatannya, maka akan diragukan integritasnya. Akhirnya, pejabat publik yang menjalankan tugas pemerintahan tidak efektif lagi karena kehilangan kepercayaan dari publik.

Apabila pernyataan pejabat publik yang berkenaan dengan hal-hal yang harus
dengan segera diimplementasikan oleh struktur bawahnya, maka pejabat tersebut sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan struktur di bawahnya serta pihak terkait. Sehingga siap dengan manajemen implementasinya.

Kalaupun pernyataan pejabat publik hanya berkenaan dengan hal-hal yang yang masih bersifat konsep atau rencana, maka pejabat publik harus menyampaikannya dengan jelas. Sehingga tidak ada kesalahan persepsi dari publik.

Penulis; Rahimullah / alumni FISIP Universitas Lambung Mangkurat
saat ini menempuh pendidikan Pascasarjana di FISIP Universitas Airlangga