Dilema Pernyataan Pejabat Publik

  • Oleh Penulis Opini
  • 25 Mei 2020 - 09:20 WIB

SIKAP saling menyapa sembari mengalunkan kata maaf antar sesama merupakan budaya positif yang telah mengakar di hari kemenangan.
Begitu pula antara pemerintah dengan warganya. Tentu ungkapan yang ditujukan tidak sekedar ranah pribadi dan keluarga. Lebih dari itu, alangkah eloknya pemerintah yang mengemban tanggungjawab dipundaknya khususnya yang berada di tataran pengambilan kebijakan juga mengungkapkan kata maafnya bilamana terdapat penetapan kebijakan yang menimbulkan polemik di tengah publik.

Mengingat pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangannya mempunyai hak dalam pengambilan keputusan yang ditujukkan kepada publik. Keputusan yang dimaksud berupa produk dari kebijakan publik yang ditetapkan.

Sebagai lembaga publik, pemerintah merupakan lembaga yang didanai dari
dana/uang publik, yakni uang yang dipungut/didapat secara kolektif dari publik.
Pemungutan tersebut berupa pajak, retribusi serta pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara formal.

Pemerintahan yang didanai oleh publik sudah seharusnya menjalankan tugasnya dan bertanggungjawab untuk kepentingan publik melalui kebijakan publik yang diterapkannya.

Indonesia yang saat ini sedang terkena musibah sudah mencapai lebih dari 20 ribu jiwa yang terpapar positif virus corona. Pejabat publik selaku perwakilan pemerintah merupakan hal yang krusial dan strategis dalam memberikan pernyataannya dihadapan publik. Publik tentunya menginginkan pernyataan pejabat publik yang bermuatan positif dan juga tidak membingungkan publik, serta solusi dari dampak virus corona yang mereka hadapi.

Kenyataannya publik diantaranya disuguhkan dengan pernyataan kontroversial dari pejabat publik yang mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan.

Pertama, pernyataan menimbulkan polemik beberapa waktu yang lalu dari Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achamd Yurianto mengatakan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya.

Sangat disayangkan, pejabat publik yang diberikan kepercayaan memberikan
informasi tentang virus corona, membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Serta menuduh yang miskin menularkan penyakit virus corona yang tidak berdasarkan kebenaran. Kalaupun benar juga tidak semestinya pernyataan tersebut diungkapkan kepada publik.

Kedua, pemerintah yang dalam hal ini Presiden dalam rapat terbatas melalui video konference dengan pernyataan menggenai adanya pelonggaran PSBB menuai polemik dari berbagai kalangan. Pada akhirnya, sepekan kemudian Presiden menegaskan pelonggaran PSBB belum ada kebijakannya. Namun, sebagian masyarakat seakan sudah terlanjur menganggap adanya
pelonggaran PSBB. Sebagaimana yang terlihat dari banyaknya warga di pasar dan tempat umum berkerumunan.

Ketiga, Presiden dengan pernyataannya menyebut berdamai dengan virus corona juga menjadi sorotan dari berbagai kalangan. Bagaimana tidak, sebagai masyarakat awam seakan menganggap tidak ada masalah yang pada akhirnya dapat menghilangkan rasa kewaspadaan maupun ketakutan terhadap virus tersebut.

Berita Terbaru