WPNNRI Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera mendapatkan kuota 11,1 juta ekor; sedangkan WPPNRI Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik memperoleh kuota 13,05 juta ekor. Terakhir, WPPNRI Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur mendapatkan kuota 14,8 juta ekor.

Dalam beleid sebelumnya, yakin SK Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020, penetapan kuota benih lobster itu disebut telah melibatkan pelbagai kelompok. Di antaranya Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Dirjen Perikanan Tangkan, Komnas Kajiskan, angota komisi pemangku kepentingan dan konsultasi publik KKP, penasihat Menteri KKP, akademikus, peneliti, dan pejabat fungsional.

Sementara itu, nelayan penangkap benih lobster yang memperoleh izin harus memenuhi beberapa kriteria. Kriteria terebut adalah nelayan merupakan nelayan kecil yang memiliki atau tidak memiliki kapal penangkap ikan. Jika memiliki kapal, kapal itu harus berukuran kurang dari 5 GT.

Adapun nelayan juga mesti berdomisili di lokasi penangkapan ikan. Penangkapan pun harus menggunakan alat bantu yang bersifat statis dan ramah lingkungan. Syarat lainnya, nelayan harus terdaftar di e-lobster sebagai nelayan penangkap benih. Mereka juga harus menjadi anggota kelompok usaha penangkap benih bening dan memiliki surat rekomendasi dari dinas provinsi.

Rencana penangkapan dan ekspor benih lobster yang digaungkan Menteri KKP Edhy Prabowo sempat ditentang keras Susi Pudjiastuti. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai membuka kembali ekspor benih lobster sangat merugikan nelayan. "Nelayan enggak boleh bodoh atau kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan," kata Susi, Desember lalu.

Susi Pudjiastuti juga mempertanyakan izin ekspor benih lobster yang sudah diberikan kepada 9 perusahaan terpilih. “Apa hak 9 perusahaan mengambil keberlanjutan sebuah sumber daya laut yang dijadikan misi pemerintah 2014-2019,” kata Susi lewat akun twitternya pada Kamis, 28 Mei 2020. (TERAS.ID)