Di Balik Keluarnya 35 Koperasi dari Label Pinjaman Online Ilegal

Oleh Teras.id
30 Mei 2020 - 22:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan 35 koperasi dari daftar 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal.

Status ilegal ini disematkan Satuan Tugas Waspada, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran pers pada 22 Mei 2020.

Ketua Satgas Tongam Lumban Tobing mengatakan ada satu informasi yang terlewatkan pada 35 aplikasi milik koperasi ini.

“Bahwa beberapa aplikasi koperasi tersebut tidak melakukan pinjaman online di luar anggota,” kata dia kepada Tempo di Jakarta, Sabtu, 30 Mei 2020.

Dalam siaran pers 22 Mei 2020, Satgas tidak hanya menyebut 50 aplikasi yang tayang di Google Playstore ini menawarkan pinjaman online ilegal, tapi juga tidak sesuai dengan prinsip koperasi.

Sehingga, Satgas dan Kementerian Koperasi dan UKM meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika agar 50 aplikasi ini ditutup.

Kemarin 29 Mei 2020, muncul siaran pers baru dari Satgas dan Kementerian Koperasi. Mereka menormalisasi 35 koperasi dari 50 aplikasi koperasi simpan pinjam yang sebelumnya dianggap menyimpang.

Mereka pun dinyatakan tidak melakukan praktek pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum dan izin usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tempo menanyakan apakah ada kekeliruan dalam penetapan 50 koperasi dengan label pinjaman online ilegal. Namun Tongam tidak menjawab langsung.

Dia hanya mengatakan, ada kemiripan dalam aplikasi tersebut seperti pada aplikasi fintech peer to peer lending.

Tongam juga tidak menjawab langsung pertanyaan apakah tidak berlebihan memberi label ilegal pada 35 koperasi yang kemudian dinormalisasi. ”Intinya tadi adalah kemiripan pada aplikasi-aplikasi tersebut dalam penawaran pinjaman,” katanya.

Sementara itu Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi membenarkan ada ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dari Satgas Waspada Investasi OJK dalam menetapkan 50 aplikasi koperasi ini sebagai penawar pinjaman online ilegal.

“Harusnya dilakukan tabayun (klarifikasi) dulu,” katanya. Walhasil, puluhan koperasi yang masuk dalam daftar itu mengadu ke pemerintah, atas label ilegal dari OJK.

Sebab, mereka tak hanya dicap memberi pinjaman ilegal, namun juga diblokir sementara oleh Satgas. Dari 50, ada 36 koperasi yang kemudian mengajukan protes. Maka diadakanlah pertemuan antara puluhan koperasi ini dan kementerian, serta Satgas OJK.

Dari 36 ini sebanyak 35 koperasi bisa membuktikan mereka legal dan tidak memberikan pinjaman ke luar anggota. Sehingga, mereka pun dikeluarkan dari label ilegal OJK. Sementara 1 koperasi tetap diblokir karena melayani anggota di luar kota.

TAGS:

#Koperasi #Pinjaman Online

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemerintah Sinkronkan RPSDA Sungai Mentaya-Katingan

26 April 2024 - 21:35 WIB

KPU Barito Utara Umumkan Pendaftaran PPK dan PPS Baru

26 April 2024 - 21:31 WIB

Proses seleksi melalui beberapa tahapan seperti seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan wawancara, sampai pada saatnya dilaksanakan pelantikan untuk calon terpilih.

Pawai Carnaval Budaya Juga Jadi Sarana Kenalkan Kebudayaan

26 April 2024 - 21:26 WIB

Pawai Carnaval Budaya yang digelar di Kota Kuala Kapuas diharapkan juga dapat menjadi sarana untuk mengenalkan kebudayaan.

Perizinan Galian C Harus Tertib

26 April 2024 - 21:21 WIB

Legislator KaltengLohing Simon mengatakan, tambang galian C memiliki nilai ekonomi yang cukup besar, sehingga dari segi perizinan harus tertib.

Pemprov Kalteng Respon Positif Kehadiran Nusantara Gilang Gemilang

26 April 2024 - 21:15 WIB

Nusantara Gilang Gemilang merupakan organisasi non profit yang memiliki visi menjadi jembatan bagi kemakmuran dan kedaulatan bangsa.

Prakiraan Cuaca Barito Timur Akhir Pekan 27-28 April 2024

26 April 2024 - 21:11 WIB

Disdikbud Murung Raya Tingkatkan Lingkungan Belajar Berkualitas

26 April 2024 - 21:05 WIB

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Murung Raya (Mura) melaksanakan kegiatan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Survei Lingkungan Belajar untuk Kepala Sekolah/Operator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Murung Raya.

Dinilai Mampu Tingkatkan PAD, Dewan Dorong Pemda Perhatikan Sektor Pariwisata

26 April 2024 - 21:00 WIB

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kobar Hj. Hatnati dari Fraksi Partai Gerindra.

Penetapan Batas Desa di Murung Raya untuk Tertib Administrasi dan Kepastian Hukum

26 April 2024 - 20:55 WIB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya (DPMD) Kabupaten Murung Raya (Mura) menggelar sosialisasi teknis lapangan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Tira Tangka Balang, belum lama ini.

Jajaran Pemkab Barito Utara Koordinasi dan Pemantapan Unit Kerja Kantor Keimigrasian

26 April 2024 - 20:51 WIB

Asisten I Sekda, Eveready Noor menyampaikan, bahwa gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Keimigrasian Barito Utara saat ini telah siap digunakan meskipun ada beberapa bagian yang masih dalam proses renovasi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia