Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Tiga Polres Gelar Simulasi Sispamkota di Pangkalan Bun

  • Oleh Wahyu Krida
  • 15 Juli 2020 - 11:45 WIB

BORNEONEWS,  Pangkalan Bun - Ratusan massa menggelar aksi demo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar), Rabu, 15 Juli 2020. Mereka tidak puas atas hasil Pilkada 2020.

Situasi yang awalnya masih aman terkendali semakin lama malah memanas. Awalnya massa yang melakukan demo sempat bersitegang dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan KPU Kobar.

Karena semakin lama situasi tambah memanas, aparat keamanan kembali ditambah dengan anggota Satuan Sabhara Polres Kobar.

Situasi yang semakin panas dan massa mulai mengamuk dan melakukan perusakan serta pembakaran. Satuan Brimob Polda Kalteng pun akhirnya diturunkan untuk membubarkan massa.

Anggota Crissis Response Team (CRT) Polres Kobar juga diterjunkan untuk menangkap oknum perusuh yang melakukan perusakan.

Walau demikian situasi yang terjadi ini bukanlah hal yang sebenarnya. Ini merupakan kegiatan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sismamkota) yang dilakukan oleh 600 anggota Polres Kobar, Polres Lamandau, dan Polres Sukamara bersama personel TNI AD hingga AU.

Koordinator Perwira Pengamat Wilayah (Pamatwil) IV Polda Kalteng, AKBP Eka Djunaedi usai latihan menjelaskan kegiatan ini guna mengetahui kesiapan polres jajaran dalam rangka pengamanan Pilkada Kalteng pada Desember 2020.

"Jadi untuk menangani aksi demo massa ada bebetapa tahapan yang dilakukan anggota dilapangan. Dimulai dengan tindakan preventif berupa negoisasi bertahap. Bila pendemo sudah sampai melakukan tindakan amuk massa, maka dilanjutkan dengan tindakan lain guna mengamankan situasi dan kondisi di lapangan. Walau demikian kita tidak mengharapkan situasi rusuh tersebut terjadi," jelas Pamatwil IV.

Sementara itu, Kapolres Kobar AKBP E Dharma Bahagia Ginting menjelaskan ada 4 fase kegiatan pengaman yang dilakukan oleh anggota Kepolisian dalam pengamanan kota.

"Yaitu fase permulaan, unjuk rasa,  kerusuhan, dan pemulihan. Ini adalah sebagai gambaran  yang harus kita pahami dan ketahui. Sehingga bisa diimplementasikan pada pelaksanaan tugas yang sesungguhnya," jelas Dharma B Ginting. (WAHYU KRIDA/B-11)

Berita Terbaru