Ini Perbedaan Pasal dan Bab RUU HIP dengan RUU BPIP

Oleh Teras.id
18 Juli 2020 - 12:11 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak mengkhawatirkan jika Rancangan Undang-undang Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (RUU BPIP) yang diusulkan pemerintah sebagai pengganti RUU Haluan Ideologi Pancasia (RUU HIP), hanya berbeda judul dengan isi yang sama.

Berdasarkan draf Rancangan UU BPIP yang Tempo peroleh dari Menko Polhukam Mahfud Md, ada perbedaan beleid ini dengan Rancangan UU HIP.

Berikut beberapa poin perbedaannya;

1. Isi RUU HIP:

Terdiri dari 10 bab dan 60 pasal. Dalam konsideran tidak tercantum TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunis/Marxisme-Leninisme.

Berikut rinciannya:

a. Bab I. Ketentuan Umum, memuat 1 pasal. Di antaranya; menjelaskan pengertian Pancasila, Ideologi Pancasila dan Haluan Ideologi Pancasila

b. Bab II. Haluan Ideologi Pancasila, memuat 5 bagian dan 17 pasal yang menjelaskan pokok pikiran, fungsi, dan ciri pokok Pancasila, Masyarakat Pancasila, hingga Demokrasi Pancasila. Pada bab inilah disinggung soal Trisila dan Ekasila.

c. Bab III. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Pembangunan Nasional, memuat 15 pasal yang menjelaskan soal pembangunan nasional di segala bidang kehidupan

d. Bab IV. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memuat 3 pasal yang di dalamnya membahas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan nasional di segala bidang yang berlandaskan pada Iptek

e. Bab V. Haluan Ideologi Pancasila Sebagai Pedoman Sistem Nasional Kependudukan dan Keluarga, memuat 3 pasal yang menjelaskan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sistem nasional kependudukan dan keluarga berlandaskan ideologi Pancasila

f. Bab VI. Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila, memuat 3 bagian dan 15 pasal. Di dalam bab ini dibahas soal penguatan BPIP

g. Bab VII. Partisipasi Masyarakat, memuat 1 pasal soal partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembinaan Haluan Ideologi Pancasila

h. Bab VIII. Pendanaan, memuat 1 pasal terkait sumber dana untuk pembinaan haluan ideologi Pancasila. Ketentuan Peralihan, memuat 1 pasal. Ketentuan Penutup, memuat 3 pasal

2. Isi RUU BPIP

Terdiri dari 7 bab dan 17 pasal. Dalam konsideran, mencantumkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham Komunis/Marxisme-Leninisme

a. Bab I. Ketentuan Umum, memuat 1 pasal. Pasal 1 butir 1 menegaskan Pancasila yang dipakai resmi sebagai ideologi negara hanya lima sila yang disahkan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945

b. Bab II. Asas dan Tujuan, memuat 2 pasal tentang Pembinaan Ideologi Pancasila

c. Bab III. Kewajiban Penyelenggara Negara dan Warga Negara, memuat 2 pasal

d. Bab IV. Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila, memuat 6 pasal yang menjelaskan tentang fungsi, tugas, dan struktur BPIP

e. Bab V. Partisipasi masyarakat, memuat 1 pasal tentang partisipasi massa dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila

f. Bab VI. Pendanaan, memuat 1 pasal. Bab VII. Ketentuan Penutup, memuat 4 pasal.

(TERAS.ID)

TAGS:

#RUU HIP #RUU BPIP

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Dubes RI Kunjungi WNI yang Ditahan di Penjara Brunei

02 Mei 2024 - 07:00 WIB

Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah mengunjungi para warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di negara itu.

Masyarakat Keluhkan Pendangkalan Akibat Bangunan di Muara, Camat MB Ketapang: Sudah Kami Sosialisasikan Tapi Banyak Kontra

02 Mei 2024 - 06:40 WIB

Masyarakat mengeluhkan pendangkalan akibat bangunan berdiri hingga badan sungai di muara. Kondisi itu disebut membuat banjir khususnya di wilayah Kelurahan Sawahan sepanjang Sungai Pamuatan lambat surut.

Gol Niclas Fuellkrug Bawa Dortmund Menang Tipis 1-0 atas PSG

02 Mei 2024 - 06:20 WIB

Borussia Dortmund raih kemenangan tipis 1-0 atas Paris Saint-Germain dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions 2023/24 di Signal-Iduna Park pada Kamis dini hari WIB.

Hanya Kapal Feri Satu-Satunya Alat Transportasi Menyeberang, Masyarakat Tolak Penutupan Pelabuhan Penyeberangan Feri Sampit-Seranau

02 Mei 2024 - 06:00 WIB

Masyarakat khususnya yang berdomisili di Kecamatan Seranau menolak penutupan pelabuhan penyeberangan feriSampit-Seranau.

Kabinet Koalisi Besar Untungkan Presiden Periode 2024-2029

02 Mei 2024 - 05:00 WIB

Neta Mulai Distribusikan V-II Pada Juni

02 Mei 2024 - 04:00 WIB

Neta Auto Indonesia memastikan bahwa pihaknya akan mulai mengirim kendaraan yang baru saja mereka luncurkan pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, yakni Neta V-II pada Juni.

Menpora Dito Bahas Kerjasama Olahraga dengan Klub Arab Saudi, Al-Nassr

02 Mei 2024 - 03:00 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo membahas kerjasama olahraga dengan klub sepak bola Arab Saudi, Al-Nassr.

Airlangga Minta Inggris Berlaku Adil soal Sawit

02 Mei 2024 - 02:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto meminta Inggris agar bersikap adil terhadap usulan Undang-Undang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan yang akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.

Program JKP Bentuk Komitmen Negara Jaga Kesejahteraan Buruh

02 Mei 2024 - 01:00 WIB

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.

Ricky Nilai Tim Putri Indonesia Sudah Maksimal saat Hadapi Jepang

02 Mei 2024 - 00:00 WIB

Menurut Ricky, kunci utama dari semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain sedikit-banyak dipengaruhi oleh kemenangan tunggal putri pertama Gregoria Mariska Tunjung atas pemain unggulan Akane Yamaguchi melalui rubber game ketat dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia