RI Masuk 10 Besar Deforestasi, Data Kaleng-kaleng

Oleh Inilah.com
24 Juli 2020 - 22:50 WIB

INILAHCOM, Jakarta - Metodologi dan terminologi untuk mendefinisikan deforestasi di ranah global, berbeda dengan skala nasional. Ini bia memicu kerancuan data dan mendorong interpretasi keliru terhadap informasi yang dipublikasikan.

Data global semestinya tidak digunakan untuk level dibawahnya atau dikenal dengan multistage monitoring system. Data Global tidak dapat melihat secara lebih akurat.

Selain itu, terdapat perbedaan istilah serta tidak dijelaskan duduk perkara dari kondisi lapangan maupun metodologinya data global sehingga kerapkali menimbulkan kerancuan dan perbedaan interpretasi.

Hal ini disampaikan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Belinda Arunawati Margono dalam seminar online #INApalmoil Talkshow bertajuk "Palm oil and Neocolonialism Agenda" yang diadakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Jakarta, Rabu (15/07/20).

"Data yang digunakan pada skala global tidak dapat digunakan secara langsung, dikarenakan metodologi sistem pemantauan level atau skala tertentu yang tidak dapat disamakan pada skala yang berbeda. Jika pemantauan dilakukan secara global, dibutuhkan kalibrasi data dan informasi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada skala nasional," ungkap Belinda.

Salah satu data global yang digunakan untuk men-judge Indonesia adalah data yang baru-baru ini dirilis Global Forest Watch (GFW) yang merupakan data dari global land analysis and discovery, University of Marryland. Di mana, menyebutkan Indonesia berada pada posisi 10 teratas dengan laju deforestasi tertinggi.

Dengan menggunakan informasi tutupan lahan, GFW mengkategorikan hutan primer sebagai area dengan kerapatan tutupan pohon minimum 30%. "Metode yang digunakan adalah metode biophysical sehingga tidak dapat membedakan jenis hutan secara umum. Sensor dari citra satelit yang digunakan tidak dapat mengetahui apakah hutan yang dipantau adalah savanah, hutan kerdil ataupun lumut. Bahkan hutan tanam dan alam diidentifikasi sebagai hutan yang sama," tegas Belinda.

Misinterpretasi informasi ini menimbulkan dampak kerugian pada berbagai sektor di Indonesia, salah satunya industri kelapa sawit. Kerap kalau tudingan deforestasi di Indonesia terjadi akibat pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Padahal Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB) Yanto Santosa mengutip data Matthew pada 1983 menyebutkan, periode 16001980 merupakan awal mula deforestasi hutan dunia yang mencapai 701 juta ha. Terdiri dari hutan non tropis seluas 653 juta ha dan hutan tropis 48 juta ha.

Lebih lanjut, Yanto menyebut, puncak deforestasi di Indonesia adalah periode 1950-1985 dan 1985-2000 dimana ekspansi lahan untuk kelapa sawit hanya 1 juta dan 3 juta hektar dalam periode yang sama.

TAGS:

#Deforestasi #Sawit #Gapki

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Palangka Raya Menuju Ekonomi Hijau Melalui Transformasi Otonomi Daerah

26 April 2024 - 12:30 WIB

Pj Sekda Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan sejumlah strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam rangka transformasi otonomi daerah.

Inikah Bukti Level Kualitas Timnas Sepak Bola Kita Meningkat Tajam

26 April 2024 - 12:20 WIB

Penuh percaya diri, berani, ngotot, tapi juga cermat, taktis dan tenang. Itulah yang terlihat dari Timnas Indonesia U23 setelah menciptakan sejarah besar, masuk semifinal Piala Asia U23 yang pada 2024 ini merupakan edisi yang keenamnya.

Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan Perlu Sinergi dari Multistakeholder

26 April 2024 - 12:10 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa dalam mewujudkan perekonomian berkelanjutan perlu sinergisitas dari multistakeholder.

Jaksa se-Asia Tenggara Berkumpul Bentuk Entitas Jaksa se-ASEAN

26 April 2024 - 12:00 WIB

Jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk membentuk badan atau entitas sebagai wadah mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Perbaikan Nilai MCP dan SPI

26 April 2024 - 11:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menko PMK Tekankan Pentingnya Masyarakat Miliki Sikap Siap Siaga

26 April 2024 - 11:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap siap siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Sekda Kalteng Harap Seminar Bisnis Perkaya Wawasan Kewirausahaan

26 April 2024 - 11:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin memberikan respon positif terkait pelaksanaan Seminar Bisnis dan Parade Coaching Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pakar USU Minta Pemerintahan Presiden Terpilih Fokus Habisi Korupsi

26 April 2024 - 11:20 WIB

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edi Yunara meminta pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka fokus menghabisi korupsi seperti janji kampanye mereka.

Indeks SPI Palangka Raya Dinilai Masuk Kategori Rentan

26 April 2024 - 11:10 WIB

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Palangka Raya hanya mencapai 71,19 dan masuk dalam kategori rentan.

BNPB: 14.045 Jiwa Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro

26 April 2024 - 11:00 WIB

Sebanyak 14.045 jiwa yang terdiri atas 6.842 laki-laki dan 7.044 perempuanterdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia