Pelanggaran Hukum Digital di Pilkada Diwaspadai

Oleh Teras.id
28 Juli 2020 - 21:21 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi digital akan semakin berperan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Bentuk-bentuk sosialisasi dan pelaksanaan kampanye diarahkan semaksimal mungkin menggunakan teknologi informasi mengingat bahaya pandemi COVID-19 masih terus mengancam.

“Jangan sampai pilkada menjadi wahana penyebaran virus,” kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Media Massa, Henri Subiakto, di diskusi Live Stream ngobrol@tempo dengan tema Persiapan Pilkada di Masa Pandemi, Jumat, 24 Juli 2020.

Namun ibarat pisau bermata dua, media online abal-abal, media sosial dan sejenisnya yang menjanjikan kemudahan, juga memiliki unsur negatif dalam pemanfaatannya. Berita-berita hoaks, black campaign dan disinformasi juga turut menyebar melalui teknologi digital, dan biasanya sangat marak di masa-masa pemilu atau pilkada.

“Mari kita jaga media sosial dari berbagai macam kampanye negatif, ajakan golput, dan hoaks, serta sebarkan konten positif yang mencerahkan dan memberdayakan masyarakat. Ini tidak kalah penting,” ujarnya.

Bersama-sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mencari situs yang berbahaya dan menyebarkan informasi-informasi tidak benar.

Sesuai amanat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kemkominfo dapat menutup situs, platform, atau akun yang memuat konten negatif. Jagad media sosial selalu melihat kontestasi pilkada dan pemilihan langsung oleh rakyat sebagai ajang “perang”.

Sehingga hoaks akan selalu ada, karena terjadi pertempuran dunia maya antara para pendukung kandidat kepala daerah. Di sini berbagai macam manipulasi dimunculkan untuk menarik minat para pengguna medsos agar mereka mengikuti sikap dan opini.

“Bila perang opini oke-oke saja. Akan tetapi kalau sudah masuk pada pelanggaran hukum dengan unsur penipuan, pemalsuan atau akses ilegal, Kemkominfo tentu saja bekerjasama dengan penegak hukum berupaya menekan pelanggaran hukum di dunia digital,” katanya.

Sejumlah narasumber lain turut berbicara dalam diskusi yang berlangsung selama dua jam tersebut. Mereka adalah Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri Budi Santosa, Komisioner KPU Pusat Wiarsa Raka Sandi, serta Direktur Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernadus Wisnu Wijaya.

Semua pihak terkait, baik lembaga pusat maupun di daerah berkomitmen, sesuai kewenangan masing-masing, mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 berlangsung secara demokratis dan aman. (TERAS.ID)

TAGS:

#Pilkada #Pelanggaran Hukum #Digital

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Persita Bungkam Persis 2-1 di Stadion Manahan

27 April 2024 - 05:00 WIB

Persis berupaya meningkatkan serangan dan sejumlah tembakan masih bisa dihalau kiper Persita Christian Rontini.

Pj Bupati Berkeinginan Kembangkan Batik Seruyan

27 April 2024 - 04:00 WIB

Saat ini batik Seruyan masih tertinggal!dalam hal pengembangan kreativitas desain desain motif khas daerah Seruyan.

DPMPTSP Kalteng Perkuat Sinergi Perangkat Daerah Teknis

27 April 2024 - 03:00 WIB

Langkah ini dilakukan melalui Rapat Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).

BKSDA Berupaya Selamatkan Orangutan di Kawasan Bandara H Asan di Tengah Gerimis dan Minim Pencahayaan

27 April 2024 - 02:00 WIB

Diduga 1 individu orangutan yang akan diselamatkan kali ini merupakan orangutan yang sama yang muncul di Kantor BMKG.

KSOP Sampit: 30 Persen Pemudik Belum kembali Hingga Penutupan Posko

27 April 2024 - 01:00 WIB

Kegiatan Angkutan Laut Lebaran 2024 di Pelabuhan Sampit, baik arus mudik maupun arus balik, relatif berjalan lancar. Namun, lanjutnya, evaluasi tetap dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat kedepannya.

Wagub Kalteng Minta Sektor Pariwisata Dipromosikan Secara Internasional

27 April 2024 - 00:00 WIB

Hal ini karena Kalteng memiliki keanekanragaman budaya sertamemiliki berbagai kebudayaan asli yang unik dan khas, yang layak ditawarkan ke masyarakat domestik, bahkan internasional.

Pawai Carnaval Budaya Bentuk Kebersamaan dan Sarat Makna Kebudayaan

26 April 2024 - 23:51 WIB

Sesuai tema kegiatan, yaitu Hinje membangun Kapuas" hal ini sejalan dengan tekad Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk membangun kebudayaan agar lebih maju dan beradab.

Disbudpar Kalteng Lauching CEO Kegiatan Karnaval 24 Agustus 2024

26 April 2024 - 23:41 WIB

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, Adiah Chandrasari menyampaikan tema yang diambil pada tahun ini adalah harmoni alam Kalimantan Tengah.

Norhani Harap Peran Nusantara Gilang Gemilang Berdayakan UMKM Kalteng

26 April 2024 - 23:31 WIB

Norhani ingin NGG mampu menjadi mitra pemerintah dalam rangka upaya pemberdayaan UMKM, agar UMKM Kalteng bisa lebih baik dan naik kelas.

Warga Binaan Rutan Palangka Raya Berhasil Produksi Aneka Kerajinan Tangan dari Getah Nyatu

26 April 2024 - 23:21 WIB

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Palangka Raya telah berhasil mengisi waktu mereka dengan memproduksi aneka kerajinan tangan bernilai tinggi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia