Aplikasi Sistem Pemetaan Suara Pemenangan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Bupati Tanggapi Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lamandau Soal Ranperda APBD Perubahan 2020

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 31 Agustus 2020 - 17:55 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamandau, kembali melaksanakan sidang paripurna untuk melanjutkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2020, Senin 31 Agustus 2020.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lamandau, M Bashar itu mengagendakan penyampaian tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lamandau atas Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2020.

Saat menyampaikan tanggapan eksekutif, Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan pihak semua fraksi DPRD Lamandau. 

Sebelumnya, Fraksi partai Golkar yang menyarankan agar pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber pendapatan secara luas. Sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya mengingat target pendapatan pada perubahan APBD 2020 menurun.

"Atas pemandangan umum fraksi Golkar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan pembenahan dan perbaikan kebijakan dalam rangka peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah," ungkapnya. 

Bupati menyebut, terkait dengan pendapatan daerah dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah Kabupaten Lamandau terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan melakukan pembenahan, perbaikan kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak pusat melalui aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya yang pelaksanaannya melalui kegiatan basis data, sinkronisasi dan sinergitas serta rekonsiliasi data potensi penerimaan dan pembagihasilan serta penyaluran.

"Terkait dengan pemandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) yang menilai bahwa dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan infrastruktur masih lemah, maka Pemkab Lamandau terus berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur," ujarnya. 

Bupati juga menanggapi soal peran pemerintah desa yang dinilai masih kurang maksimal. 

"Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan dan masyarakat desa dan pemerintah Kecamatan telah dan akan terus melakukan pembinaan kepada pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan urusannya, terlebih lagi dalam pelayanan publik," tukasnya. (HENDI NURFALAH/B-7)

Berita Terbaru