"Selanjutnya Andi Irfan Jaya memberikan uang sebesar 500 ribu dolar AS tersebut kepada Pinangki," katanya.

Dari uang tersebut, Pinangki memberikan 50 ribu dolar AS kepada Anita sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum, sedangkan sisanya sebesar 450 ribu dolar AS masih dikuasai Pinangki. Namun dalam perjalanannya ternyata rencana yang tertuang dalam "Action Plan", tidak ada satupun yang terlaksana.

"Padahal Djoko telah memberikan down payment sejumlah 500 ribu dolar AS kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya," tuturnya.

Akhirnya pada Desember 2019, Djoko membatalkan "Action Plan" dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari "Action Plan" tersebut dengan tulisan tangan "No".

Sebelumnya Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri terkait pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung.

Tim jaksa penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 17 September 2020.

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono mengatakan Pinangki akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan pada Rabu, 23 September 2020 dalam perkara dugaan korupsi dan pencucian uang untuk membantu pengurusan fatwa buronan Djoko Soegiarto Tjandra.

ANTARA