8. Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati  dan Walikota, DPRD Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Tengah, segera membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Adat dan Pengakuan Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah selambatnya Desember 2020.

9. Dalam rekruitmen anggota TNI / Polri (AKMIL dan AKPOL), dan STPDN di  Kementerian Dalam Negeri wajib mengakomodir Putra Putri Asli Dayak Kalimantan Tengah.

10. Kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, segera mengajukan usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Wilayah Provinsi dan Kabupaten).

11. Kepada Pimpinan Daerah, dalam hal Rekruitmen Pejabat Daerah dalam Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota se Kalimantan Tengah wajib memprioritaskan dan  mengakomodir Putra – Putri Dayak Kalteng yang memenuhi kriteria tanpa membedakan Agama dan daerah asal.

12. Kepada Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota wajib melaksanakan Peraturan Daerah tentang Kearifan Lokal pada semua bidang.

13. Pembinaan Ormas Lokal dan Nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, termasuk dalam dana Pembinaan organisasi.

14. Berkaitan dengan Lembaga Adat, rekrurtmen Perangkat Adat (Damang dan Mantir) harus dilakukan Assesmen terbuka agar menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

15. Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah agar konsisten dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugasnya.

16. Ketua Umum DAD Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan berasal dari Pejabat Publik/Jabatan Politik  atau Pengurus Partai Politik pada semua tingkatan.

17. Kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kalimantan Tengah, Wajib membuka program studi yang terfokus pada Kelembagaan dan Petugas Adat Dayak serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Dayak.

18. Pemerintah Daerah dan Akademisi wajib mendesak percepatan pembangunan Pusat Balai Kajian Ilmu Pengetahuan untuk semua bidang keilmuan serta  menyiapkan SDM dan Inprastrukturnya.

19. Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menuangkan kedalam Anggaran Belanja Daerah (Belanja Rutin, Pembangunan, Hibah), seluruh kegiatan yang tertuang pada poin 8 sampai poin 18. (HENDRI/B-11)