Prasyarat Pengakuan Masyarakat Adat Dinilai Berat

Oleh Tim Borneonews
26 September 2020 - 20:40 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pengamat Kehutanan Sadino menilai prasyarat pengakuan masyarakat hutan adat (MHA) secara hukum berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35 Tahun 2012 sangat berat dan membebani masyarakat adat yang belum terdaftar. Tertera dalam keputusan tersebut, persyaratan komunitas MHA salah satunya adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosia, dan hukum.

"Yang dikaji hanya keputusan itu saja, dan prasyarat sangat-sangat ketat. Jadi saya katakan prasyarat ini hampir semua regulasi sangat berat," kata Sadino saat webinar yang bertajuk Merawat Industri Sawit Ditengah Isu Masyarakat Adat yang diadakan Majalah Sawit Indonesia, belum lama ini.

Pengakuan untuk MHA sudah tertuang dalam berbagai regulasi seperti Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945, Pasal 67 Ayat (1) UU nomor 41 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004.
Selain itu, dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dan lainnnya.

"Pemerintah bertugas membuat regulasi untuk mengharmonikan banyaknya regulasi tersebut. Namun hingga kini belum sampai ke titik harmonis sehingga terpencar-pencar di beberapa kementerian," ujar Sadino.

Dalam Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011 perlindungan terhadap MHA jelas dikatakan, hak masyarakat harus dilindungi karena hak masyarakat diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak masyarakat tersebut berupa hak milik, HGU, HGB, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti izin.

"Jadi sebenarnya, untuk industri sawit baik perusahaan atau petani sawit sepanjang ada basisnya tidak perlu khwatir," cetusnya.

Selain itu, Sadino menyebutkan kondisi terkini MHA di antaranya inventaris MHA belum optimal, data base MHA yang belum terkelola dengan baik, kurang informasi MHA terkait komitmen Pemerintah Daerah terkait Perda atau produk hukum lainnya terkait pengakuan MHA.

Selanjutnya potensi konflik tenurial dengan hutan adat kurang lebih 14,5 juta hektare, dan klaim wilayah MHA dari Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) seluas 9,2 juta wilayah adat."Dengan melihat kondisi saat ini ada potensi konflik MHA dan BRWA. Saat ini perlunya kolaborasi KLHK dengan ATR/BPN untuk menyelesaikan hal tersebut," tukasnya. (MI/B-5)

TAGS:

#Masyarakat Adat #Hutan Adat

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kemlu RI Repatriasi 1.119 WNI dari Zona Darurat Sepanjang 2023

27 April 2024 - 08:40 WIB

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan bahwa sejumlah 1.119 WNI berhasil direpatriasi ke tanah air dari kawasan yang mengalami kedaruratan di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2023.

Uzbekistan Tantang Indonesia, Usai Hajar Arab Saudi di Perempat Final

27 April 2024 - 08:20 WIB

Tim nasional Uzbekistan U-23 menantang Indonesia U-23 pada babak semifinal Piala Asia U-23 2024, usai menghajar Arab Saudi di babak perempat final.

Kemunculan Orangutan di Bandara H Asan Sampit Tak Sampai Ganggu Penerbangan

27 April 2024 - 08:00 WIB

Kemunculan orangutan di Bandara H Asan Sampit tak sampai ganggu penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan pesawat.

PSSI Buat Lokakarya untuk Seleksi Wasit dan Asisten Wasit Liga 3

27 April 2024 - 07:40 WIB

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Departemen Perwasitan membuat lokakarya untuk menyeleksi wasit dan asisten wasit yang akan bertugas dalam kompetisi Liga 3 musim 2023/2024.

Kalteng Targetkan Realisasi Investasi Rp18,96 Triliun

27 April 2024 - 07:20 WIB

Rapat bersama menjadi langkah meningkatkan sinergitas dan kerja sama antara DPMPTSP Provinsi Kalteng dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

Ditemukan Bekas Berkelahi di Tubuh Orangutan Usai di Evakuasi di Areal Bandara H Asan Sampit

27 April 2024 - 07:00 WIB

Kondisi orangutan berjuluk Asan yang berhasil diselamatkan BKSDA Kalimantan Tengah di kawasan Bandara H Asan Sampit, ditemui banyak jejak bekas berkelahi yang kemungkinan besar dengan orangutan lainnya.

Promosikan Sawit Baik, BPDPKS Berpartisipasi di Business Solution Expo 2024

27 April 2024 - 06:40 WIB

Dalam rangka promosi sawit baik, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS ikut berpartisipasi dalam kegiatan International Business Solution Expo atau IBSE 2024 yang diselenggarakan oleh Junior Chamber International atau JCI Indonesia.

Pemkab Barito Timur Mediasi Tuntutan Warga Terhadap PT MUTU

27 April 2024 - 06:20 WIB

Pemkab Barito Timur bersama TNJdan Polri melakukan mediasi atas tuntutan warga Desa Ketab, Kecamatan Pematang Karau, terhadap perusahaan pertambangan batubara PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU), Jumat, 26 April 2024.

BKSDA Kalteng Selamatkan Orangutan 'Asan' Tersesat di Bandara H Asan Sampit

27 April 2024 - 06:00 WIB

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Yayasan Orangutan Foundation International (OFI) dibantu pihak pengamanan Bandara H Asan Sampit, Manggala Angni, dan Komunitas Pecinta Reptil berhasil melakukan penyelamatan satu individu orangutan yang tersesat di Bandara, Jumat malam, 26 April 2024.

Persita Bungkam Persis 2-1 di Stadion Manahan

27 April 2024 - 05:00 WIB

Persis berupaya meningkatkan serangan dan sejumlah tembakan masih bisa dihalau kiper Persita Christian Rontini.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia