Pakar Hukum Ketenagakerjaan Soroti Logika Keliru UU Cipta Kerja

Oleh Teras.id
17 Oktober 2020 - 14:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Nabiyla, ketentuan-ketentuan dalam omnibus law itu cenderung merugikan pekerja atau menimbulkan ketidakpastian hukum karena bersifat abu-abu.

"Pemerintah lupa ada hal yang sangat tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha," kata Nabiyla dalam diskusi virtual, Jumat, 16 Oktober 2020.

Nabiyla mengatakan, hakikat hukum ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan bagi pekerja. Artinya, kata dia, peran negara harus menjadi penyeimbang hubungan yang tak seimbang antara pekerja dan pengusaha.

Nabiyla pun mengkritik narasi pemerintah yang menyatakan suara pengusaha juga perlu didengarkan. Narasi ini sebelumnya pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Menurut Nabiyla, narasi tersebut menandakan pemerintah lupa posisinya sebagai penyeimbang.

"Ketika negara bersikap netral, ketika aturannya tidak secara eksplisit melindungi pekerja, itu sebenarnya pemerintah secara tidak langsung sedang berada di pihak yang melindungi pengusaha," kata Nabiyla.

Nabiyla mencontohkan kontroversi ihwal pemutusan hubungan kerja dalam UU Cipta Kerja. Pemerintah membantah adanya anggapan perusahaan dapat melakukan PHK sepihak kepada pekerja seperti yang tertuang dalam perubahan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja.

Dalam Pasal 151 ayat (2) disebutkan, dalam hal PHK tidak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian dalam ayat (3) tertulis, jika pekerja/buruh menolak PHK, penyelesaian PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 151 ayat (4) lantas mengatur jika perundingan bipartit yang dimaksud dalam ayat (3) tak mendapatkan kesepakatan, PHK dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).

Adapun dalam UU Ketenagakerjaan tak dikenal istilah PHK melalui pemberitahuan. Akan tetapi, PHK mewajibkan setidak-tidaknya pertemuan bipartit antara serikat pekerja dan pengusaha. Jika tak ada kesepakatan maka mekanismenya berlanjut ke PPHI. Perusahaan pun harus menunggu penetapan PPHI sebelum melakukan PHK.

"Jadi salah satu yang berubah adalah hilangnya kewajiban perusahaan untuk menunggu penetapan PHI untuk PHK," kata Nabiyla.

TAGS:

#PHK #UU Cipta Kerja

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Kabinet Koalisi Besar Untungkan Presiden Periode 2024-2029

02 Mei 2024 - 05:00 WIB

Neta Mulai Distribusikan V-II Pada Juni

02 Mei 2024 - 04:00 WIB

Neta Auto Indonesia memastikan bahwa pihaknya akan mulai mengirim kendaraan yang baru saja mereka luncurkan pada ajang Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024, yakni Neta V-II pada Juni.

Menpora Dito Bahas Kerjasama Olahraga dengan Klub Arab Saudi, Al-Nassr

02 Mei 2024 - 03:00 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo membahas kerjasama olahraga dengan klub sepak bola Arab Saudi, Al-Nassr.

Airlangga Minta Inggris Berlaku Adil soal Sawit

02 Mei 2024 - 02:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto meminta Inggris agar bersikap adil terhadap usulan Undang-Undang Uji Tuntas terhadap Komoditas yang Berisiko terhadap Hutan yang akan berdampak pada perdagangan produk-produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit.

Program JKP Bentuk Komitmen Negara Jaga Kesejahteraan Buruh

02 Mei 2024 - 01:00 WIB

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.

Ricky Nilai Tim Putri Indonesia Sudah Maksimal saat Hadapi Jepang

02 Mei 2024 - 00:00 WIB

Menurut Ricky, kunci utama dari semangat juang tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain sedikit-banyak dipengaruhi oleh kemenangan tunggal putri pertama Gregoria Mariska Tunjung atas pemain unggulan Akane Yamaguchi melalui rubber game ketat dengan skor 17-21, 21-17, 21-13.

Kodim 1015 Sampit Kembangkan Budidaya Hidroponik Dukung Ketahanan Pangan

01 Mei 2024 - 23:50 WIB

Komando Distrik Militer (Kodim) 1015/Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, memanfaatkan lahan kosong di markas Kodim setempat untuk mengembangkan budidaya tanaman sistem hidroponik mendukung program ketahanan pangan.

Menaker Pastikan Pemerintah Terus Upayakan Peningkatan Kompetensi SDM

01 Mei 2024 - 23:41 WIB

Selain itu, terdapat juga BLK dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terbuka bagi pekerja/buruh yang ingin meningkatkan keterampilan dan kompetensi.

Wabup Kotim: Banjir Parah Karena Hujan, Air Pasang, dan Draenase Belum Optimal

01 Mei 2024 - 23:30 WIB

Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Irawati meninjau kondisi SDN 3 Sawahan, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang terendam banjir hingga mengganggu aktivitas belajar mengajar.

STY Minta AFC Terapkan Sikap Saling Menghormati di Piala Asia U-23

01 Mei 2024 - 23:21 WIB

Kekalahan itu membuat Indonesia akan bertanding melawan Irak pada pertandingan perebutan peringkat ketiga, Kamis (2/5) besok.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia