Anggota DPRD Ini Sebut KUA PPAS APBD Kapuas 2021 Belum Berpihak pada Kearifan Lokal

Oleh Dodi Rizkiansyah
14 November 2020 - 14:20 WIB

BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Anggota DPRD Kapuas Berinto menyayangkan Pemkab Kapuas hingga saat ini ia menilai belum sepenuhnya komitmen terkait hutan adat di daerah setempat.

Berinto mengatakan kebijakan Pemkab Kapuas pada KUA PPAS APBD 2021 belum sepenuhnya memihak kepada kearifan lokal di Kabupaten Kapuas, karena dari sejak kemerdekaan Republik ini, masih belum terlihat adanya tanda - tanda perlindungan hutan adat di Kabupaten Kapuas.

"Kalau disebutkan di Desa Tumbang Manyarung, Tumbang Tihis, Lawang Tamang dan Tanjung Rendan sudah ada hutan desa, iya. Tetapi untuk diketahui hutan desa itu ya hutan desa, hutan adat ya hutan adat, definisinya jelas berbeda. Jangan samakan hutan adat dengan hutan desa," kata Berinto dalam rilisnya, Sabtu, 14 Oktober 2020.

Lebih lanjut, ia sebagai anggota DPRD Kapuas dari dapil Kapuas Ngaju merasa kecewa melihat kebijakan Pemkab Kapuas ini, selama kurang lebih 7 tahun terakhir ini, tidak memperlihatkan komitmennya untuk melindungi, mengakui dan menetapkan hutan adat sebagai kebijakan prioritas.

Seharusnya Pemkab Kapuas mengusul kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui Gubernur Kalteng agar tanah adat di Kabupaten Kapuas Mendapat pengakuan penetapan tanah adat.

"Tidak ada program jemput bola untuk melakukan, inventarisasi, verifikasi bahkan pengusulan penetapan tanah adat. Tidak ada program ini," sebutnya.

Ia menilai sepertinya sengaja tidak dijadikan program prioritas dan kebijakan seperti itu menguntungkan kelompok kapitalis. "Coba bayangkan surat keterangan tanah adat yang dikeluarkan oleh damang menjadi tidak berdaya untuk mempertahan tanah adat. Apabila sudah berbenturan dengan ijin usaha perkebunan sawit, HPH dan Tambang," katanya.

Terlebih, lanjut dia melihat kebijakan KUA PPAS PADA 2021 seperti ini, ia menyebutkan tidak berpihak kepada tanah leluhur, "Bukan saya yang berhalusinasi tetapi Plt Sekda yang tidak bisa membreakdown visi misi Ben-Nafiah, pada kebijakan yang tertuang di KUA PPAS 2021," bebernya.

"Kami merasa sebagai orang asing di tempat kelahiran. Kebijakan KUA PPAS 2021 tidak mengacu kepada falsapah zaman dulu, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung," lanjut dia.

Pemda Kapuas, tutur Berinto selalu salah memahami apa yang ia sampaikan, bahkan ia menegaskan tidak punya maksud untuk memojokan Pemkab Kapuas, tetapi ia punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi rakyat dari pedalaman Kapuas.

TAGS:

#Hutan Adat #Dprd Kapuas #Pemkab Kapuas

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Inikah Bukti Level Kualitas Timnas Sepak Bola Kita Meningkat Tajam

26 April 2024 - 12:20 WIB

Penuh percaya diri, berani, ngotot, tapi juga cermat, taktis dan tenang. Itulah yang terlihat dari Timnas Indonesia U23 setelah menciptakan sejarah besar, masuk semifinal Piala Asia U23 yang pada 2024 ini merupakan edisi yang keenamnya.

Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan Perlu Sinergi dari Multistakeholder

26 April 2024 - 12:10 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa dalam mewujudkan perekonomian berkelanjutan perlu sinergisitas dari multistakeholder.

Jaksa se-Asia Tenggara Berkumpul Bentuk Entitas Jaksa se-ASEAN

26 April 2024 - 12:00 WIB

Jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk membentuk badan atau entitas sebagai wadah mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Perbaikan Nilai MCP dan SPI

26 April 2024 - 11:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menko PMK Tekankan Pentingnya Masyarakat Miliki Sikap Siap Siaga

26 April 2024 - 11:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap siap siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Sekda Kalteng Harap Seminar Bisnis Perkaya Wawasan Kewirausahaan

26 April 2024 - 11:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin memberikan respon positif terkait pelaksanaan Seminar Bisnis dan Parade Coaching Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pakar USU Minta Pemerintahan Presiden Terpilih Fokus Habisi Korupsi

26 April 2024 - 11:20 WIB

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edi Yunara meminta pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka fokus menghabisi korupsi seperti janji kampanye mereka.

Indeks SPI Palangka Raya Dinilai Masuk Kategori Rentan

26 April 2024 - 11:10 WIB

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Palangka Raya hanya mencapai 71,19 dan masuk dalam kategori rentan.

BNPB: 14.045 Jiwa Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro

26 April 2024 - 11:00 WIB

Sebanyak 14.045 jiwa yang terdiri atas 6.842 laki-laki dan 7.044 perempuanterdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

Komunitas Utama Ekspor Kalteng Masih Batu Bara, Minyak Kelapa Sawit dan Bijih Zirkonium

26 April 2024 - 10:45 WIB

Komoditas utama ekspor Kalimantan Tengah selama Februari 2024 adalah batu bara pada kelompok bahan bakar mineral, minyak kelapa sawit pada kelompok lemak dan minyak hewani/nabati, dan bijih zirkonium pada kelompok bijih, kerak, dan abu logam. "Dibanding bulan sebelumnya, terjadi peningkatan dan penurunan nilai ekspor pada sejumlah kelompok komoditas," kata Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalteng, Eko Marsoro pada Jumat, 26 April 2024.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia