Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Fraksi PDIP DPRD Kotim Ingatkan APBD Jangan Sampai Dimonopoli

  • Oleh Naco
  • 19 November 2020 - 19:05 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Fraksi PDIP DPRD Kotawaringin Timur mengingatkan pemerintah kabupaten mengutamakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Apalagi APBD bukan hanya milik kelompok tertentu, sehingga jangan sampai dimonopoli.

"Penyusunan anggaran daerah harus proporsional dan rasional, karena APBD bukan kantong pejabat pusat dan daerah atas nama koordinasi serta sinkronisasi kebijakan. APBD juga bukan kantong ormas-ormas, bukan sponsor pembuatan rumah ibadah, serta bukan sarana balas jasa tim sukses," kata Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kotim, Paisal Damarsing, Kamis, 19 November 2020.

Fraksi PDIP mengingatkan, APBD harus digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, program yang dibuat harus berdasarkan kepentingan masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu, apalagi hanya karena usulan pejabat tertentu.

Dia menambahkan, aspirasi masyarakat saat musrenbang yang dilaksanakan berjenjang mulai tingkat desa dan kelurahan hingga kabupaten, harus diperjuangkan secara maksimal.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD saat reses juga harus menjadi perhatian. Program harus lahir dari usulan langsung masyarakat, bukan dari program yang dibuat tanpa melihat kebutuhan di lapangan.

Penyusunan APBD 2021 harus sejalan dengan upaya pembangunan yang berkualitas dan mengutamakan program skala prioritas. Untuk itu, sudah seharusnya mengacu pada visi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotim

Mereka juga berharap program ekonomi masyarakat menjadi skala prioritas pada kebijakan APBD 2021. Selain itu, semua pihak juga harus memperhatikan hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai KUA PPAS yang telah disusun dalam RAPBD 2021.

Menurutnya, pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat diharapkan termuat semua dalam KUA-PPAS serta RAPBD murni 2021. 

"Kita harus memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegas Paisal. (NACO/B-11)

Berita Terbaru