Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pemerhati Politik Sebut Debat Publik Pertama Pilkada Kotim Seperti Cerdas Cermat

  • Oleh Muhammad Hamim
  • 24 November 2020 - 19:40 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Senin, 23 November 2020 malam, debat publik pertama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah dilaksanakan.

Namun banyak komentar masyarakat yang mengatakan bahwa debat publik tersebut cukup mengecewakan. Bahkan seperti lomba cerdas cermat, tanpa ada perdebatan. 

"Kalau dikatakan debat publik, saya rasa ini bukan debat publik. Bahkan hanya seperti cerdas cermat saja," ujar seorang pemerhati politik Wendi Waldianto, Selasa, 23 November 2020. 

Wendi yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya (Unpar), mengatakan bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti tidak siap. Dan seakan debat tersebut hanya acara seremonial. Bukan bertujuan untuk membuka mata masyarakat untuk menentukan pilihan terhadap 4 pasangan calon tersebut. 

Bahkan moderator yang memimpin seperti pembawa acar kegiatan seremonial biasa. Tanpa ada pembawaan yang bisa menguasai panggung, dan menjadikan suasana debat hidup. 

"Dari penilaian saya, moderator hanya membaca aturan debat, durasi waktu, mengatur siapa yang akan menjawab dan bertanya, serta hanya membacakan pertanyaan yang ada di dalam amplop," kata Wendi.

Selain, saat sesi saling tanya jawab antar paslon. Dirinya menganggap masih ada yang kurang. Seharusnya, penjawab juga diberikan kesempatan menjawab tanggapan paslon penanya. Sehingga lebih adil, dan tidak mengambang. 

Sebagai warga Kotim dan memiliki hak pilih di Kotim ini, Wendi belum mendapatkan gambaran untuk menentukan pilihan melalui hasil debat tadi malam. 

Sehingga, dirinya sangat berharap agar KPU bisa memberikan yang terbaik untuk debat yang kedua nantinya. Agar, tujuan dari debat publik tersebut dapat lebih dapat. 

"Mudah-mudahan debat kedua nanti suasana lebih cair, dan debat yang sebenar-benarnya debat. KPU harus memfasilitasi, agar debat publik tersebut nantinya bisa menjadi sebuah bahan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka," Harap Wendi. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)


Area lampiran

Berita Terbaru