Bawaslu Lamandau: Sembako Baznas dan Perusahaan Tak Penuhi Unsur Pelanggaran Pemilu

Oleh Hendi Nurfalah
09 Desember 2020 - 16:11 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamandau menegaskan bahwa bantuan sosial dampak Covid-19 berupa sembako dan uang yang dibagikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta dari salahsatu dunia usaha seperti yang dilaporkan Timses 01 Lamandau pada Selasa 8 Desember 2020 tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu.

"Benar ada laporan dari timses 01 yang masuk ke Bawaslu soal dugaan pelanggaran pemilu, atas laporan itu langsung kami tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan di lapangan dan hasilnya kami tidak menemukan adanya unsur pelanggaran pemilu atas apa yang dilaporkan," tegasnya. Selasa 8 Desember 2020.

Bedi juga menegatakan Bawaslu Lamandau sejauh ini belum menemukan adanya pelanggaran pemilu terkait adanya pembagian bansos baik yang bersumber dari pemerintah daerah, lembaga atau perusahaan.

"Ada 4 unsur yang masuk materi pelanggaran pemilu yakni kode etik, unsur pidana pemilu, administrasi dan pelanggaran hukum lainnya. Hingga saat ini Bawaslu Lamandau baru menangani satu kasus pelanggaran hukum lainnya yaitu pelanggaran netralitas ASN, kasus tersebut sudah di lanjutkan prosesnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," jelasnya.

Bawaslu Lamandau tidak menemukan adanya materi pelanggaran pemilu dalam kegiatan pembagian bansos yang sempat viral di media sosial di kalangan masyarakat Lamandau baru-baru ini.

"Sekali lagi kami tegaskan, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan pembagian bansos yang dilaporkan oleh beberapa warga itu," tukasnya.

Di tempat yang sama, Endah Astuti Ningsih selaku koordinator bidang hukum penangan pelanggaran Bawaslu Lamandau mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait adanya dugaan politik uang pada pembagian bansos oleh pihak perusahaan kepada masyarakat, namun tidak menemukan adanya materi pelanggaran pemilu.

"Beberapa waktu lalu juga kami lakukan pengecekan adanya pembagian bantuan sosial dari Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Sematu Jaya, dan lagi-lagi tidak kami temukan adanya unsur materi pelanggaran pemilu di sana, jadi itu bukan pelanggaran pemilu, karena murni bansos," tegasnya.

Selain itu Endah membeberkan bahwa dirinya juga turun langsung melakukan pengecekan bantuan sosial dari dunia usaha di Kelurahan Nanga Bulik dan juga tidak menemukan adanya peanggaran pemilu.

"Kami cek semua, dari barang-barang dan uang yang dibagikan dalam prmbagian bansos tersebut, dan tidak ada materi pelanggaran pemilu seperti misalnya simbol atua materi ajakan mencoblos salahsatu paslon dan lain sebagainya," katanya. (HENDI NURFALAH/B-6)

TAGS:

#Bawaslu Lamandau #Baznas #Sembako #Pelanggaran Pemilu

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Palangka Raya Menuju Ekonomi Hijau Melalui Transformasi Otonomi Daerah

26 April 2024 - 12:30 WIB

Pj Sekda Palangka Raya, Achmad Zaini, menyampaikan sejumlah strategi untuk mewujudkan ekonomi hijau dalam rangka transformasi otonomi daerah.

Inikah Bukti Level Kualitas Timnas Sepak Bola Kita Meningkat Tajam

26 April 2024 - 12:20 WIB

Penuh percaya diri, berani, ngotot, tapi juga cermat, taktis dan tenang. Itulah yang terlihat dari Timnas Indonesia U23 setelah menciptakan sejarah besar, masuk semifinal Piala Asia U23 yang pada 2024 ini merupakan edisi yang keenamnya.

Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan Perlu Sinergi dari Multistakeholder

26 April 2024 - 12:10 WIB

Ketua Prodi S2 S3 Prodi Pengelolaan SDA dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana atau PSL SPs Universitas Sumatera Utara atau USU, Profesor Rahmawaty mengatakan bahwa dalam mewujudkan perekonomian berkelanjutan perlu sinergisitas dari multistakeholder.

Jaksa se-Asia Tenggara Berkumpul Bentuk Entitas Jaksa se-ASEAN

26 April 2024 - 12:00 WIB

Jaksa se-Asia Tenggara berkumpul di Bali menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-2 untuk membentuk badan atau entitas sebagai wadah mengoptimalkan profesionalitas Jaksa ASEAN dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Dorong Perbaikan Nilai MCP dan SPI

26 April 2024 - 11:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Menko PMK Tekankan Pentingnya Masyarakat Miliki Sikap Siap Siaga

26 April 2024 - 11:40 WIB

Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya masyarakat untuk memiliki sikap siap siaga dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan bencana alam.

Sekda Kalteng Harap Seminar Bisnis Perkaya Wawasan Kewirausahaan

26 April 2024 - 11:30 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Nuryakin memberikan respon positif terkait pelaksanaan Seminar Bisnis dan Parade Coaching Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

Pakar USU Minta Pemerintahan Presiden Terpilih Fokus Habisi Korupsi

26 April 2024 - 11:20 WIB

Pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Edi Yunara meminta pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka fokus menghabisi korupsi seperti janji kampanye mereka.

Indeks SPI Palangka Raya Dinilai Masuk Kategori Rentan

26 April 2024 - 11:10 WIB

Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Kota Palangka Raya hanya mencapai 71,19 dan masuk dalam kategori rentan.

BNPB: 14.045 Jiwa Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Kepulauan Sitaro

26 April 2024 - 11:00 WIB

Sebanyak 14.045 jiwa yang terdiri atas 6.842 laki-laki dan 7.044 perempuanterdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia