TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin mengatakan sembilan masjid telah ditutup dalam beberapa pekan terakhir. Ini adalah kelanjutan dari rencana pemerintah Prancis untuk menangani apa yang mereka lihat sebagai separatisme Islam.

"Sesuai dengan instruksi Presiden Republik dan Perdana Menteri, kami mengambil tindakan tegas terhadap separatisme Islam," kata Darmanin di Twitter seperti dikutip dari Reuters, Ahad, 17 Januari 2021.

Ia menjelaskan ada 18 masjid yang sedang dalam pengawasan khusus. Namun ia meminta sembilan di antaranya ditutup sementara. Masalah administrasi pemerintah pakai sebagai dalih penutupan.  

Pada 2 Desember 2020, Darmanin mengumumkan dia akan meluncurkan kebijakan khusus lebih luas yang menargetkan 76 masjid di Prancis. Di tempat lain, pemerintah telah memeriksa 34 masjid. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan pajak dan proses hukum. 

Penutupan itu terjadi menjelang pembahasan RUU baru yang kontroversial, yang akan dilakukan komite khusus Majelis Nasional pada Senin besok. RUU yang bernama 'Mendukung Prinsip Republik' atau yang dikenal sebagai 'RUU Pemisahan', salah satu bagiannya mewajibkan pengurus mendaftarkan masjidnya sebagai tempat ibadah. RUU ini akan mengharuskan masjid mengumumkan sumbangan dana asing bila lebih dari 10 ribu Euro atau Rp 170,9 juta.

RUU ini juga berencana memperluas undang-undang yang ada tentang pemakaian simbol-simbol agama, termasuk jilbab, untuk melarang tidak hanya pegawai negeri, tetapi juga semua kontraktor swasta layanan publik.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh dewan mengatakan RUU ini secara khusus berisi poin-poin kesepakatan tentang kesesuaian antara keyakinan Muslim dengan prinsip-prinsip Republik Prancis.