BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Supian Hadi angkat bicara terkait persoalan sejumlah kantor Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang disegel PLN. 

Dia pun geram dan berharap agar PLN jangan semena-mena melakukan pemutusan. Karena itu merupakan kantor pemerintahan dan harus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"PLN harusnya koordinasi dulu sebelum memutusnya, jangan seperti itu. Karena bisa berdampak pada pelayanan," kata Supian Hadi, Senin, 1 Februari 2021.

Dia juga mengatakan PLN memang diperlukan. Namun PLN juga memerlukan pemerintah. Karena banyak menggunakan jalan dan lainnya. Sehingga, seharusnya bisa saling bekerjasama. 

"Saya menghormati sikap tegas PLN terhadap pelanggan yang menunggak. Namun untuk hal tertentu perlu ada kebijakan. Karena kita tujuannya sama, demi kepentingan masyarakat," kata Supian. 

Keterlambatan pembayaran listrik di sejumlah kantor SOPD tersebut karena ada proses administrasi yang harus dilalui di awal tahun anggaran ini. Sehingga, anggaran belum bisa dicairkan jika proses administrasi belum dilakukan.