BORNEONEWS, Sampit - Pemerintahan Halikinnor dan Irawati (HARATI) diingatkan harus mampu keluar dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Itu ditegaskan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur, SP Lumban Gaol.

"Pemerintahan HARATI jangan sampai terbayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Terutama untuk menyukseskan program 100 hari kerja," kata Gaol, Senin, 22 Maret 2021.

Menurutnya juga pasca 100 hari, gaya kepemimpinan bupati sebelumnya agar tidak ditiru Halikinnor. Karena dirinya menilai selama 10 tahun pemerintahan lalu, pembangunan hanya terpusat di beberapa kegiatan multiyears.

Pada akhirnya pembangunan di sektor yang menyentuh langsung perekonomian kerakyatan tidak tersentuh dengan baik.

Ia mencontohkan, di setiap daerah-daerah terpencil masih sering terjadinya konflik antara masyarakat kecil dengan pengusaha. Sementara sesuai dengan UU Nomor 39 tahun 2014 sudah jelas dikatakan bahwa perkebunan memiliki kewajiban untuk mengalokasikan 20 persen lahan kemitraan dengan masyarakat sekitar.

"Namun hingga berakhirnya pemerintahan sebelumnya, tidak satupun perusahaan besar swasta (PBS) yang sudah mampu merealisasikan minimal 20 persen lahan plasma itu dengan baik," ucapnya.

Itulah kata dia perlu pihaknya ingatkan untuk pemerintahan untuk beberapa tahun ke depan hingga 2024. Sehingga, bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang menyentuh langsung kepada ekonomi kerakyatan.