Perusahaan HTI Disebut Tidak Pernah Sosialisasi Kepada Warga Soal Areal Lahan Mereka

Oleh Naco
26 April 2021 - 14:35 WIB

BORNEONEWS, Sampit - Abdul Hadi saksi dalam kasus sidang perdata di Pengadilan Negeri Sampit menyebutkan kalau perusahaan apapun, baik itu HTI tidak pernah melakukan sosialisasi terkait areal tanah mereka di Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan tersebut.

"Tidak pernah ada sosialisasi sama sekali selama ini," kata saksi, Senin, 26 April 2021.

Abdul Hadi hadir sebagai saksi setelah dihadirkan Renda Ardiansyah, kuasa hukum Abdul Fatah atau penggugat dalam kasus ini. Tergugat dalam kasus ini yakni Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya.

Saat ada masalah yang membelit Abdul Fatah ini baru, kata dia, ada perusahaan HTI memasang patok areal mereka di Desa Ayawan tersebut, akan tetapi diaku saksi tidak masuk dalam areal 12 hektar lahan penggugat.

Dalam sidang itu juga terungkap kalau pihak tergugat ada mengajukan bukti surat tanah milik Abdul Fatah yang didapat dari Abdul Hadi juga.

Akan tetapi saat ditunjukkan di muka persidangan Abdul Hadi menyebutkan surat tanah jenis SPPT itu bukan di areal 12 hektare yang kini tengah bermasalah.

"Saya total jual tanah ada 5 SPPT di mana tiap SPPT ada 2 hektare, namun yang masuk dalam 12 hektare ini ada 3 SPPT saja, yang lain atas nama adik istri saya," tukasnya.

Menurut Abdul Hadi dari 3 SPPT tersebut, 2 SPPT didapat setelah membeli dari adiknya, karena sang adik sudah tidak ada di tempat sehingga dijual dengannya.

Dalam gugatan penggugat, sebelumnya disebutkan kalau tergugat dianggap melawan hukum. Apabila diperhitungkan dalam isi gugatan itu, maka penggugat mengalami kerugian yakni membeli tanah tersebut sebesar Rp 87.650.000, biaya pengelolaan lahan dan biaya penanaman kepala sawit yaitu sebesar Rp 100.000.000. Sehingga, kerugian materil yang timbul akibat perbuatan tergugat adalah Rp 187.650.000,-.

Bahwa kerugian Inmateril yang timbul akibat perbuatan tergugat yang melawan hukum sebagaimana Pasal 30 Huruf (b), Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, yang melakukan penangkapan, hingga penahan serta penetapan penggugat sebagai tersangka adalah kerugian moril, dan penderitaan serta pelanggaran hak asasi manusia, bahwa apabila dinominalkan sebesar Rp 1.500.000.000,-.

Mereka juga dalam gugatan perdata itu, terus berlanjut memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 5.000.000.- perhari yang harus dibayarkan oleh tergugat. (NACO/B-7)

TAGS:

#Perusahaan HTI #Sosialisasi #Hti

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Barito Timur Rekontruksi Jalan Murutuwu-Telang

07 Mei 2024 - 01:00 WIB

Pemkab Barito Timur melalui Dinas PUPR Perkim akan melakukan peningkatan struktur atau merekonstruksi jalan Murutuwu-Telang di Kecamatan Paju Epat.

Pemeriksaan Terperinci Atas LKPD 2023 Dilaksanakan 30 Hari

07 Mei 2024 - 00:00 WIB

Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar kegiatan entry meeting pemeriksaan terperinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023, di rumah jabatan bupati, Senin 6 Mei 2024.

Pj Bupati Barut Ajak Para Guru dan Tenaga Pendidik Amalkan Jati Diri PGRI

06 Mei 2024 - 23:50 WIB

Pj Bupati Barito Utara Muhlis membuka secara resmikonferensi kerja Kabupaten Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Barito Utara 2024, di aula BappedaLitbang, Senin 6 Mei 2024.

Anggota Komisi B DPRD Palangka Raya Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Sertifikasi Halal

06 Mei 2024 - 23:40 WIB

Anggota Komisi B DPRD Palangka RaybJhonny Arianto Putrameminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk gencar melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal kepada para pelaku usaha di Kota Palangka Raya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal.

Kadis Pertanian Barito Timur: Realisasi Panen Padi di Dusun Tengah Sudah 70 Persen

06 Mei 2024 - 23:21 WIB

Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Kode Etik Ghufron pada 14 Mei

06 Mei 2024 - 23:10 WIB

Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan tetap menggelar sidang kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 14 Mei 2024, meski yang bersangkutan menyatakan tidak bisa hadir dalam sidang tersebut.

Wakil Kotim Melaju ke Ajang Putri Otonomi Indonesia 2024

06 Mei 2024 - 23:00 WIB

Feny Zulfianti menjadi wakil Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang akan melaju ke ajang Putri Otonomi Indonesia 2024.

HET MinyaKita Akan Naik Rp1.000

06 Mei 2024 - 22:50 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng dengan merek MinyaKita akan naik Rp1.000, jadi Rp15.000 perliter dari yang sebelumnya Rp14.000.

Petani Padi di Dusun Tengah Senang Dapat Bantuan Biofortifikasi Padi

06 Mei 2024 - 22:40 WIB

Petani padi di Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur mengaku senang karena mendapatkan bantuan pupuk dari Kementerian Pertanian melalui Program Biofortifikasi Padi pada musim tanam April-September 2024.

Kemendikbudristek: AI Jadi Alat Bantu Dalam Proses Pembelajaran

06 Mei 2024 - 22:30 WIB

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakankecerdasan buatan (AI) dapat menjadi alat bantu dalam proses pembelajaran terutama dalam hal efisiensi waktu.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia