DPMPTSP Kalteng akan Usulkan Pencabutan Izin Sejumlah HTI
- 29 September 2021 - 16:36 WIB
Sampai saat ini perusahaan pengelola HTI yang aktif hanya ada 8 yang aktif sedangkan sisanya tidak aktif dan seolah olah hanya mengambil kayu
Gubernur Kalteng Harap Pemerintah Pusat Tidak Seenaknya Keluarkan Izin HTI
- 08 September 2021 - 19:06 WIB
Dia berharap ketika pemerintah pusat mengeluarkan izin ada baiknya daerah juga dilibatkan, sehingga dalam hal pemantauan atau pengawasannya akan lebih mudah
Pengusaha HTI di Kalteng Diimbau Tanam kembali Kayu Setelah Melakukan Penebangan
- 07 September 2021 - 17:36 WIB
Gubernur menegaskanpengusaha HTI wajib untuk melakukan reboisasi supaya hutan bisa kembali lestari seperti sedia kala sebelum dilakukan penebangan
Gubernur Minta Dishut Data HTI yang Tak Aktif di Kalteng
- 07 September 2021 - 17:26 WIB
Gubernur mengatakanHTI yang sudah tidak aktif ini jangan sampai dibiarkan beroperasi di provinsi ini karena dapat merusak hutan dan berdampak negatif untuk daerah terutama masyarakat
Perusahaan HTI di Teluk Sampit Gaji Karyawan Segini per Hari
- 02 Juli 2021 - 16:10 WIB
Perusahaan hutan tanaman industri atau HTI yang menanam akasia Crassicarpa, di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim*dianggap membantu perekonomian masyarakat lokal.
10.000 Hektare Lahan HTI di Teluk Sampit Jadi Lokasi Tanaman Akasia Crassicarpa
- 01 Juli 2021 - 15:50 WIB
Seluas 10.000 hektare lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kecamatan Teluk Sampit, jadi lokasi tanaman akasia jenis Crassicarpa dari sebuah perusahaan.
Perusahaan HTI Disebut Tidak Pernah Sosialisasi Kepada Warga Soal Areal Lahan Mereka
- 26 April 2021 - 14:35 WIB
Abdul Hadi saksi dalam kasus sidang perdata di Pengadilan Negeri Sampit menyebutkan kalau perusahaan apapun, baik itu HTI tidak pernah melakukan sosialisasi terkait areal tanah mereka di Desa Ayawan, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan tersebut.
Masalah Bekas Anggota HTI Dilarang Ikut Pemilu, Ini Kata Komisi II DPR
- 27 Januari 2021 - 04:00 WIB
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saan Mustofa mengatakan larangan bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengikuti pemilihan umum yang tertuang dalam di dalam draf RUU Pemilu sebenarnya bersifat normatif.
Pernah Jadi Pengurus HTI, Unpad Copot Wakil Dekan FPIK
- 04 Januari 2021 - 13:10 WIB
Universitas Padjadjaran (Unpad) memutuskan untuk mencopot seorang dosen bergelar doktor berinisial AAH yang baru dilantik sebagai Wakil Dekan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) karena ditengarai pernah mengikuti organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
Seluruh Tokoh Palangka Raya Sepakat Tolak Organisasi Anti Pancasila
- 24 Oktober 2016 - 19:39 WIB